Menuai Kontroversi, Proyek Pengaspalan di Kelurahan Panglayungan Disoal Ketua LPM

Tasikmalaya, MNP.com – Proyek pengaspalan jalan di wilayah Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya menuai kontroversi.

Salah satunya terdengar nada minor dari Saiful Candra, Ketua LPM Kelurahan Panglayungan. Dirinya merasa kecolongan, karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan pengaspalan dari pemerintah pada triwulan 4 Tahun 2022.

“Dalam pengerjaan jalan ini, saya betul-betul tidak diberdayakan sebagaimana layaknya tupoksi LPM yang menjadi mitra daripada Kelurahan,” ucap Saiful.

Seperti dalam pengaspalan di RW 01, 03 dan 014 kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes ini. Saiful mengaku hanya disodori berita acara kesepakatan melaksanakan pekerjaan oleh pihak ketiga (kontraktor, red).

Saiful menyebut, tidak tahu ada proyek peningkatan infastruktur jalan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat ketidaksanggupan melaksanakan pekerjaan.

“Tapi tiba-tiba muncul berita acara kesepakatan melaksanakan pekerjaan yang pada waktu itu ditandatangani oleh saya dan lurah,” kata Saiful.

Seharusnya lanjut dia, LPM menjadi pengawas rencana dan juga mungkin bisa dikatakan sebagai pelaksana. Tetapi dalam hal ini pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga.

“Itu tanpa ada kesepakatan dengan pihak ketiganya, dalam artian pihak ketiga itu hanya bekerja sama langsung dengan pihak kelurahan tanpa melibatkan LPM,” tegas Saeful.

Selain itu, Ketua LPM tidak tahu pekerjaan pengaspalan ini awalnya darimana, karena setiap pelaksanaan Musrenbang kelurahan tidak pernah memberikan laporan.

“Tidak ada laporan hasil Musrembang untuk memberitahukan titik mana yang akan terealisasi atau yang ditolak,” ujar Saiful.

Menanggapi itu, Wasliman Solihat Lurah Panglayungan menjelaskan, pemberdayaan LPM sebagai mitra Kelurahan memang harus dilibatkan.

“Inni merupakan salahbsatu pekerjaan rumah buat saya kedepan. Adapun, kurang dilibatkan LPM sekarang, itu merupakan kebijakan dari Lurah sebelumnya,” sebut Wasliman.

Menurutnya, transparansi hasil dari keputusan Musrenbang itu harus diinformasikan kepada publik, salah satunya LPM yang merupakan pelaksana kegiatan kedepannya.

“Sebagai lurah baru di Panglayungan, kedepannya LPM yang merupakan mitra akan dilibatkan sesuai dengan tupoksinya,” pungkasnya. (Lex)