Tasikmalaya, MNP – Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar.
Kebijakan tersebut dinilai tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. Akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya.
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.
Tukang ojek, pedagang kaki 5, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
Oleh karena itu PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dede, SIP selalu Ketua Fraksi, mewakili Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya mewakili konstituen PKS beserta masyarakat yang bersepakat dan menegaskan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Partai PKS meminta Presiden membatalkan kenaikan harga BBM bersubsido Kenaikan harga itu akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap kenaikan harga di berbagai sektor baik pangan, barang, maupun transportasi umum dan lainnya.
“Ini akan sangat memberatkan masyarakat kita yang baru saja mau bangkit dari hempasan pandemi Covid-19,” pungkas politisi sekaligus sebagai Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya ini. (Lex)
