KAMMI Kritisi Musrenbang RPJMD 2025-2030 Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, MNP – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025–2030 yang digelar hari ini mendapat sorotan tajam dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tasikmalaya.

Forum yang seharusnya menjadi ruang strategis penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan, justru dinilai tidak khidmat, minim partisipasi, dan jauh dari semangat perencanaan partisipatif.

Ketiadaan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan beserta jajaran Forkopimda dalam sesi diskusi publik menjadi catatan serius.

Bahkan, penandatanganan berita acara Musrenbang dilakukan sebelum sesi masukan masyarakat dilaksanakan.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang merupakan sarana strategis dalam menjaring aspirasi publik dan menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketidakhadiran pemimpin dalam forum ini mencederai esensi partisipasi yang dijunjung undang-undang tersebut.

Ketua Umum KAMMI Daerah Tasikmalaya, Roihan Syahrul Mubrok, S.P., menyayangkan Musrenbang yang hanya menjadi simbolisme tahunan.

“Bagaimana kita bicara tentang pembangunan partisipatif jika diskusi dilakukan tanpa kehadiran wali kota dan pimpinan daerah? Ini forum kebijakan, bukan sekadar seremoni penandatanganan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pidato wali kota yang tidak menunjukkan arah pembangunan yang meyakinkan. “Terpaku pada teks, tanpa gagasan kuat, tanpa semangat.

Padahal, pidato adalah momentum menghidupkan visi. Ini justru menegaskan ketimpangan antara narasi kampanye dan praktik birokrasi.”

KAMMI menilai forum Musrenbang kali ini menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap janji kampanye Viman–Dicky. Semangat keterbukaan, kolaborasi, dan keberpihakan yang pernah digaungkan tampak belum berwujud nyata.

KAMMI Daerah Tasikmalaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan kebijakan pembangunan.

“Jangan sampai masyarakat kembali menjadi penonton dalam panggung perencanaan. Sudah saatnya visi-misi tidak berhenti di baliho, tapi menjelma dalam proses dan hasil yang nyata,” pungkas Roihan Syahrul Mubrok.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan