Bogor, MNP – Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program utama unggulan pihak Pemerintah Pusat, yang secara metode serta prosedural diinstruksikan langsung oleh Presiden agar diawasi dengan ketat, demi menjamin kelancaran dan keamanan programnya tersebut. Dari pengawasan teknis juga mekanismenya, yang terkait regulasi hingga metode pendistribusiannya, disetiap wilayah.
Itu sudah seyogyanya mau dan mampu membuka diri, untuk pengawasannya tadi turut melibatkan pihak yang benar-benar independen, di masing-masing Dapur MBG atau di SPPG mereka, salah satu pihak independent tadi adalah para Wartawan, dari berbagai mass media yang ada. Bukan malah bersikap antipati terhadap wartawan apalagi tanpa alasan jelas.
Narasi pengantar diatas itu, merupakan substansi inti di pemberitaan berikut ini, dan merupakan salah satu dari sekian contoh kasus buruk nya perilaku, para pelaku di lingkaran sistemik program prioritas-unggulan Presiden Kita, terutama saat mereka hadapi hingga memperlakukan para wartawan pencari bahan berita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kronologisnya, kurang lebih sebagai berikut. Ini dialami sejumlah Wartawan peliput dinamika programnya, yang bermaksud mengonfirmasi (meliput), aktivitas di Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Ciomas 1, JL. Hanjuang Gg. Nurkim No. 14-Desa Kota Batu, Kec Ciomas-Kab Bogor, Jumat (14/11/2025).
Awalnya, para wartawan itu hanya hendak mencari tahu seperti apa kondisi di dapur yang menyajikan makanan (MBG), untuk siswa SDN 02 serta 08 Kota Batu Ciomas.
Hal tersebut tadi dilakukan, mengingat belakangan hari program MBG terus disorot, karena maraknya penerima manfaat MBG keracunan di belasan Provinsi dan sudah ribuan siswa, yang menjadi korbannya.
Dengan dugaan sementara penyebabnya itu karena, “sejumlah makanan yang didistribusikan hingga diberikan, tidak sesuai SOP (Standard Operasional Prosedur).
Saat mendatangi lokasi itu, seorang Pengurus (Pemilik SPPG itu), langsung pasang tensi tinggi, juga naik pitam hingga marah-marah pada para wartawan. Dan bukan hanya itu, namun langsung mengusir mentah-mentah para wartawan dari lokasi SPPG nya tersebut.
Setelah dari awal kedatangan para wartawan dihalang-halanginya, dilarang ngambil photo hingga lakukan perekaman video, padahal areal SPPG itu merupakan areal publik.
Perlakuannya itu dilakukan dengan nada keras, seraya memerintahkan pergi serta perintahkan Security SPPG segera menutupkan Pintu Gerbang SPPG.
“Dia mengusir Kami, sambil berkata coba mana tunjukin surat resmi yang dari pusat Badan Gizi Nasional (BGN) nya, dengan nada tingginya pada para Wartawan. Lalu, dirinya pun marahi seorang Security di lokasi SPPG nya itu, seraya berkata, “jangan pernah kasih masuk siapa pun apalagi kalangan awak media, langsung usir saja.” katanya dengan ketus.
Ketika dirinya ditanya nama oleh awak media, serta apa kapasitasnya di situ, dirinya menjawab sebagai pemilik dapur SPPG tersebut, tanpa berani menyebutkan siapa namanya.
Namun dengan nada masih seperti tadi, dia mempersilahkan Wartawan mendatangi pihak sekolah penerima manfaatnya. Dan mempertanyakakan semua langsung ke pihak sekolah terkaitnya saja.
“Kalian gak boleh masuk ke lokasi SPPG, langsung saja datang ke pihak sekolahan penerima manfaat MBG itu, atau biarkan aja pihak BGN pusat yang datang ke sini, karena hanya pihak BGN itu yang berwenang tanyakan urusan apa pun pada Kami, bukan Kalian.” gerutunya.
Para awak media langsung bergerak cepat, menemui pihak beberapa sekolahan. Dan pihak dari sekolah pun hanya menjawab normatif, bahwa mereka hanya pihak penerima manfaat program MBG tersebut, dari pemberi nya (pihak dapur MBG : red) dengan sajian menu segitu adanya (tercantum sebagai photo latar belakang berita : red) di media ini.
Saat para Wartawan temui para Wali Murid, beberapa dari mereka memberanikan dirinya, menyampaikan apa yang selama ini dipendam dalam Hati dan Fikirannya. Dengan terlebih dulu minta jaminan ke para wartawan, untuk tidak menyebutkan identitas mereka di berita.
“Beginilah adanya, pak. Ya Kami pun merasa hal yang aneh, koq menu makannya begini banget ya, Pak ? Apa kah ini sudah sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BGN (Badan Gizi Nasional), gitu barangkali ya, Pak ?” Ungkap salah seorang dari mereka, penuh tanda tanya.
Dan ketika para Wartawan keluar dari lokasi SDN 08, itu tanpa sengaja bertemu Kades setempat, yang kata nya kebetulan sedang ada kunjungan ke lokasi SDN 05 yang diketahuinya, ternyata masih belum mendapatkan bagian pasokan MBG.
Lalu langsung menyampaikan temuannya itu pada pihak kecamatan, sebagai wujud koordinasi Pemdes dengan pihak Forkopimcam, untuk dapat segera ditindaklanjuti pihak Forkopimcam kepada pihak BGN. Baik pihak BGN wilayah maupun BGN pusat agar segera lakukan sidak.
Kejadian demi kejadian seperti itu di wilayah Bogor ini, adalah preseden buruk. Atas makin pudarnya sifat keterbukaan dan kejujuran antar sesama masyarakat di wilayah Bogor ini.
Karena apa yang diupayakan untuk dipertanyakan wartawan ke para pemangku dan pelaku program kebijakan, tentang realisasi serta dinamikanya itu pasti tak sembarangan.
Bukan hanya berbasa-basi mau konfirmasi, melainkan sesuai dengan temuan dari lapangan, dari yang dilihat dan didengarnya.
Itu sesuai tupoksinya, haknya dijamin serta dilindungi konstitusi, termasuk dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), selain di Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan dan perlindungan insan PERS di Indonesia.
Penulis : Asep Didi/Tim
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan