TASIKMALAYA, MNP – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dony Maryadi Oekon, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait proses pembuatan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa barcode.
Kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat kelas bawah, termasuk para nelayan, ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Tasikmalaya, Senin (27/04/2026).
“Ini adalah bimbingan teknis bagi masyarakat tentang bagaimana mengurus proses surat rekomendasi bahan bakar subsidi bagi mereka yang di luar pengguna barcode, seperti nelayan dan sektor lainnya,” ujar Dony pasca kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Dony juga menyinggung kenaikan harga BBM yang terjadi secara signifikan pada 18 April 2026 lalu.
Menurutnya, kondisi saat ini sedang “tidak baik-baik saja” akibat efek geopolitik dunia yang berdampak pada dua poin utama: ketersediaan produk impor dan lonjakan harga serta kurs.
Kondisi hari ini kata Dony, tidak baik-baik saja karena masalah geopolitik. Selisih harga yang tinggi ini menjadi beban berat bagi pemerintah.
“Jika kemarin harga nonsubsidi tidak dinaikkan, maka Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang menangani hilir migas akan memikul beban kurang lebih Rp6 triliun per bulan. Itu sangat berat,” jelasnya.
Dony menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut bukan merupakan kesalahan pemerintah, melainkan langkah penyelamatan agar Pertamina tidak “babak belur” dalam menjalankan distribusi migas nasional.
Menghadapi tekanan ekonomi tersebut, Dony mengajak masyarakat untuk mulai melakukan penghematan konsumsi BBM sebagai langkah paling realistis.
Pemerintah sendiri telah memberikan contoh melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN serta penerapan Car Free Day setiap hari Rabu untuk menekan konsumsi nasional.
Namun, Dony memberikan catatan keras bagi para aparatur negara dalam menjalankan kebijakan tersebut.
“Ingat, WFH jangan dijadikan kesempatan bagi ASN untuk berlibur atau long weekend dan pergi ke mana-mana menggunakan kendaraan. Kalau seperti itu, tujuan penghematannya jadi percuma,” tegas Dony.
Melalui Bimtek ini, diharapkan masyarakat yang berhak menerima subsidi—terutama yang belum tersentuh sistem digital—tetap bisa mendapatkan akses energi dengan cara yang legal dan terencana melalui surat rekomendasi yang tepat.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan