Jeneponto, MNP – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jeneponto bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (UNHAS) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan penting guna mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis digital ini berlangsung pada Kamis, 12 Juni 2025, di Ruang Tamarunang Kantor Bupati Jeneponto.
Rakortek SPBE ini secara spesifik berfokus pada penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jeneponto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua dokumen ini merupakan pondasi krusial dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan SPBE yang sistematis dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah.
Kepala Dinas Kominfo Jeneponto, Sulaeman Natsir, dalam sambutannya menekankan urgensi penyusunan dokumen strategis ini. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE adalah ‘cetak biru’ yang akan memandu kita dalam membangun sistem pemerintahan digital yang kokoh dan berkelanjutan.
$Dengan adanya dokumen ini, kita dapat menghindari tumpang tindih, mengoptimalkan investasi teknologi, dan memastikan setiap pengembangan sistem selaras dengan visi digitalisasi daerah,” ujarnya.
Sulaeman juga menambahkan bahwa capaian indeks SPBE Pemkab Jeneponto tahun 2024 dari Kemenpan RB meraih predikat Baik dengan indeks 3,10.
“Apresiasi atas dukungan penuh LPPM UNHAS dalam proses ini. Dengan konsistensi dan kerjasama ini, kita targetkan ke depan dapat meraih indeks dengan point 5 sebagai indeks tertinggi,” kata Sulaeman.
Sementara itu, perwakilan dari LPPM UNHAS, Dr. Wardi, menjelaskan peran strategis UNHAS sebagai pendamping. Pihaknya merasa terhormat dapat mendampingi Pemkab Jeneponto dalam menyusun Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini.
“Secara akademik dan pengalaman kami dalam riset dan pengabdian masyarakat akan kami curahkan untuk memastikan dokumen ini komprehensif, relevan, dan implementatif, sesuai dengan kebutuhan dan potensi Jeneponto,” tutur Wardi.
Rakortek ini melibatkan sekitar 50 peserta yang terdiri dari perwakilan OPD, tim teknis SPBE dari Diskominfo, dan tim ahli dari LPPM UNHAS.
Selama sesi Rakortek, para peserta berdiskusi melalui pengisian dan penginputan Quisioner untuk memetakan sistem, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang sudah ada di masing-masing OPD, mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan SPBE.
Merancang arsitektur SPBE yang mencakup domain layanan, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur dan penyusunan Peta Rencana SPBE.
Dengan penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki panduan yang jelas untuk mengarahkan seluruh upaya digitalisasi dalam mempercepat integrasi layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mendorong terwujudnya Jeneponto sebagai kabupaten yang adaptif dan inovatif di era digital.
Sulaeman menyebut, kerja sama antara Diskominfo Jeneponto dan LPPM UNHAS ini menandai komitmen kuat untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Ya, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam mewujudkan Visi Jeneponto Bahagia 2030,” pungkas Sulaeman.
Penulis : Mahmud Sewang
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan