Jeneponto, MNP – Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peta Rencana SPBE.
Acara tersebut bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin yang digelar pada Kamis (17/7/2025) di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan dan arsitektur sistem SPBE yang terukur, sistematis, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, SH, yang dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel melalui digitalisasi layanan publik.
“Transformasi digital, kata dia, bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien bagi masyarakat,” ucapnya.
Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Jeneponto, Dr. Sulaeman, S.Kom., M.Ap., dalam laporannya memaparkan sejumlah capaian strategis yang telah diraih dalam pengembangan SPBE di Jeneponto.
Diantaranya adalah 80 titik access point internet aktif, 7 area WiFi publik gratis, dan 77 titik VSAT (Very Small Aperture Terminal) bantuan dari BAKTI Kominfo.
Sistem persuratan digital melalui aplikasi Srikandi juga telah dimanfaatkan secara maksimal dengan 725 akun aktif. Sepanjang tahun 2024, tercatat 19.305 naskah keluar dan 16.310 naskah masuk.
“Atas implementasi tersebut, Kabupaten Jeneponto menempati peringkat ke-5 terbaik SPBE Srikandi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas Sulaeman.
Ketua Tim Penyusun Dokumen SPBE dari LPPM Unhas, Dr. Eng. Wardi, ST., M.Eng., dalam paparannya menyampaikan, dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE yang diuji ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan digitalisasi pemerintahan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“SPBE tidak hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga menyangkut pembenahan tata kelola pemerintahan. Dokumen ini akan membantu memetakan kebutuhan, tantangan, serta arah kebijakan yang tepat,” pungkasnya.
Penulis : Mahmud Sewang
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan