Bogor, MNP – Center for Budget Analysis (CBA) mengaku sangat prihatin dengan kondisi Lembaga Anti Raswah/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini. Mulai dari kasus Firli Bahuri sampai yang terbaru kasus pungutan liar di rutan KPK.
Kasus pungutan liar di Rutan KPK menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi. Keterlibatan 93 pegawai KPK menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan internal.
Fakta bahwa pemberi pungli memberikan fasilitas kepada tahanan, seperti memesan makanan dan menggunakan handphone, merusak integritas lembaga. Hal ini menciptakan narasi bahwa keadilan dapat dibeli di dalam lembaga yang seharusnya menegakkan keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tarif pungli yang mencakup pengisian daya ponsel hingga memasukkan ponsel ke dalam rutan menjadi cerminan korupsi yang meresap pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa bahkan di lembaga anti-korupsi pun, prinsip-prinsip moral bisa dikesampingkan.
Estimasi nilai pungli yang meningkat dari Rp 4 miliar menjadi Rp 6,1 miliar menunjukkan tingginya tingkat korupsi di dalam KPK, memicu kekhawatiran terhadap efektivitas lembaga tersebut dalam memerangi korupsi.
Pentingnya melakukan reformasi internal dan perbaikan sistem pengawasan menjadi jelas, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang seharusnya bersih dari korupsi.
Center for Budget Analysis meminta presiden Joko Widodo agar melakukan langkah konkret. Idealnya permasalahan KPK diselesaikan sendiri oleh Joko Widodo, tidak perlu menunggu presiden pemerintahan baru.
Jangan sampai sejarah mencatat, lembaga yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi negara kita, su’ul khotimah berbarengan dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Penulis : Asep Didi
Editor : Redi Setiawan
Sumber Berita : Koordinator CBA
Tinggalkan Balasan