TASIKMALAYA, MNP — Beredarnya video yang memuat pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, H. Aminudin Bustomi, mengenai desakan penutupan Kings Family Karaoke memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
Terlebih, salah satu alasan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi setelah adanya laporan dari masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata soal setuju atau tidak setuju terhadap keberadaan tempat hiburan tersebut. Lebih dari itu, ketika desakan penutupan disampaikan kepada publik dengan membawa alasan dugaan pelanggaran administrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, masyarakat berhak mengetahui persoalan apa yang sebenarnya terjadi, sejauh mana pelanggaran itu telah diverifikasi, serta instansi mana yang memiliki kewenangan untuk menentukan status perizinannya.
Media Nasional Potret telah beberapa kali berupaya meminta klarifikasi kepada H. Aminudin Bustomi melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga rilis ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons.
Tidak adanya tanggapan tersebut tentu menjadi catatan dalam proses peliputan.
Meski demikian, Media Nasional Potret tetap membuka ruang bagi Ketua MUI Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan penjelasan, meluruskan informasi, maupun memberikan argumentasi atas pernyataan yang beredar dalam video tersebut.
Dalam persoalan yang menyangkut operasional sebuah usaha, dugaan pelanggaran administrasi semestinya dijelaskan secara konkret.
Apakah berkaitan dengan perizinan usaha, persyaratan teknis, kesesuaian kegiatan usaha, atau aspek administratif lainnya?
Pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada pernyataan yang beredar di ruang publik, tetapi berlanjut pada pembuktian yang dapat diuji secara objektif.
Apabila terdapat laporan masyarakat, laporan itu patut ditindaklanjuti. Namun, laporan masyarakat dan hasil verifikasi atas laporan tersebut merupakan dua hal yang berbeda.
Laporan dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan, tetapi kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perlu didasarkan pada fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, publik perlu mendapatkan kejelasan mengenai apakah dugaan pelanggaran administrasi Kings Family Karaoke telah diperiksa oleh instansi yang berwenang dan apakah telah ada hasil pemeriksaan resmi yang mendukung tuntutan penutupan tersebut.
Sebagai lembaga keagamaan, MUI memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan moral, aspirasi umat, serta sikap terhadap persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi tersebut patut didengar, terlebih apabila berangkat dari keresahan warga.
Namun, ketika desakan penutupan suatu usaha dikaitkan dengan dugaan pelanggaran administrasi, dasar faktualnya perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa suatu pelanggaran telah dipastikan sebelum melalui proses pemeriksaan yang semestinya.
Penentuan tindakan administratif terhadap sebuah usaha pada akhirnya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kewenangan instansi terkait.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat, pertimbangan moral, dan proses penegakan aturan dapat berjalan secara proporsional tanpa saling menggantikan fungsi masing-masing.
Di tengah polemik Kings Family Karaoke, Media Nasional Potret memandang bahwa keterbukaan informasi menjadi kebutuhan penting. Publik tidak cukup hanya disuguhi tuntutan penutupan, tetapi juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar tuntutan tersebut.
Apabila memang ditemukan pelanggaran administrasi, fakta dan hasil pemeriksaannya perlu disampaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila persoalan masih berupa laporan atau dugaan yang belum diverifikasi, status tersebut juga perlu dijelaskan secara jernih.
Media Nasional Potret menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk membela maupun menyudutkan pihak tertentu.
Kepentingan utamanya adalah memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik memperoleh penjelasan yang berimbang.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan