Birokrasi Kota Tasikmalaya Sibuk Pencitraan, Abai Masalah Riil Rakyat

TASIKMALAYA, MNP – Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tasikmalaya melayangkan kritik tajam terhadap sistem birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan sosial secara konkret, cepat, dan berkeadilan.

Kritik ini didasarkan pada realitas lapangan serta data faktual yang menunjukkan pelayanan publik masih jauh dari harapan masyarakat.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tasikmalaya, Arip Muztabasani, menegaskan bahwa reformasi birokrasi seharusnya tidak hanya menjadi jargon administratif, tetapi harus dibuktikan dengan kemampuan menyelesaikan masalah riil di masyarakat.

“Birokrasi yang sehat seharusnya mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan sosial yang belum tertangani secara maksimal,” tegas Arip, Sabtu (09/05/2026).

Koalisi mencatat sejumlah poin krusial yang menjadi indikator kegagalan birokrasi dalam mengelola daerah:

Kemiskinan dan Ekonomi Rentan: Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan masih menyentuh puluhan ribu jiwa.

Program pengentasan kemiskinan dinilai hanya bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan seperti akses modal dan lapangan kerja bagi buruh serta UMKM.

Pengangguran Tinggi: Minimnya investasi padat karya dan kurangnya pelatihan kerja menyebabkan lulusan muda banyak yang memilih merantau ke luar daerah karena sulitnya mencari kerja di kota sendiri.

Infrastruktur dan Lingkungan: Persoalan klasik seperti jalan rusak, drainase buruk, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal masih terus terjadi akibat lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pelayanan Publik Belum Maksimal: Prosedur yang panjang, kurangnya transparansi, serta sistem yang belum sepenuhnya berbasis digital menjadi keluhan utama warga dalam mengurus administrasi dan kesehatan.

Partisipasi Publik Hanya Formalitas: Ruang aspirasi seperti Musrenbang dinilai hanya formalitas belaka, di mana kebutuhan masyarakat akar rumput sering kali tidak terakomodasi dalam kebijakan final.

Atas berbagai temuan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi total.

Beberapa tuntutan utama mereka meliputi transparansi penggunaan APBD, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penindakan terhadap aparatur yang tidak profesional dalam melayani masyarakat.

“Kota Tasikmalaya membutuhkan birokrasi yang hadir untuk rakyat, bukan yang sibuk pada pencitraan administratif semata. Pemerintah harus berani menyelesaikan masalah masyarakat secara nyata,” tutup Arip.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan