Beranikah Calon Pemimpin Kota Tasikmalaya Kontrak Politik dengan Masyarakat?

Tasikmalaya, MNP – Perhelatan Pilkada Kota Tasikmalaya semakin dekat, tiap bakal calon Walikota maupun Wakil kini terus menjalin komunikasi mesra untuk menjadi pasangan serasi memimpin daerah berjuluk Kota Santri ini.

Tak hanya itu, para calon pemimpin daerah juga kini melakukan beragam strategi politik untuk memikat warga supaya menentukan pilihannya.

Menyikapi perhelatan pesta demokrasi tersebut, tokoh masyarakat sekaligus Ketua DPP. LSM Solidaritas Warga Pribumi (SWAP) Adang Moelyadi angkat bicara, Rabu (07/08/2024).

Dirinya menyampaikan harapan bagi Walikota Tasikmalaya terpilih nanti yang akan memimpin selama 2024-2029 harus mau melakukan kontrak politik dengan warga atau rakyat secara langsung dengan melakukan penandatanganan bersama.

“Walaupun menurut saya itu cukup mustahil dilakukan, karena selama ini siapapun orang yang mau calon walikota, gubernur dan sebagainya hanya mementingkan kepentingan diri dan keluarganya,” tutur Adang Isu sapaan akrabnya.

Disinggung harapan sosok pemimpin Kota Tasikmalaya, Adang Isu mengatakan bahwa Kota Tasikmalaya memerlukan Sosok pemimpin yang tegas dan berani. Contohnya dalam struktural penempatan ASN.

Pasalnya terang dia, kini banyak ASN yang tidak linear atau sesuai dengan kompetensinya. Misal, ada ASN background dari pendidikan ditempatkan di pertanian.

“Ini sesuatu yang tidak benar, saya juga berharap Walikota nanti bisa mendengarkan aspirasi masyarakat langsung turun ke bawah,” ungkapnya.

“Tanya ke masyarakat permasalahan yang ada, tidak hanya mendengar dari bawahan saja atau Button Up, yang kadang hanya indikasi asal bapak senang saja,” cetus Adang Isu.

Terkait masalah lingkungan, Adang Isu juga menyoroti maraknya Galian C yang kini secara nyata mengikis penyerapan air.

“Itu tadi dari awal saya tegaskan bahwa kita harus harus memiliki pemimpin yang tegas dan berani salah satunya menindak dengan permaslahan lingkungan seperti banyaknya Galian C, padahal dulu Walikota sebelumnya sudah menganjurkan adanya hutan kota,” bebernya.

Disinilah kata Adang Isu, pemerintah sigap jika ada warga yang mau menjual gunung, karena itu memang haknya akan tetapi pemerintah harus respon dalam mengamankan gunung tersebut untuk di jadikan hutan kota.

“Adapun jika benar terjadi di jual ke perusahaan, ijinnya harus benar benar ditempuh serta pasca penggalian harus jelas dikembalikan kemanfaatan lahan tersebut menjadi lahan produktif,” pungkasnya.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan