Jakarta, MNP – Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Arip Muztabasani dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Khususnya dalam pelaksanaan Program Danantara, yang dianggap sebagai inisiatif nasional dengan potensi besar untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.
Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mempercepat transformasi ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, Presidium Nasional BEM PTNU, Arip Muztabasani, menjelaskan, program ini akan menjadi penentu utama dalam mencapai visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
“Dengan memperhatikan data terkini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 9,8% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara 38,2% dari penduduk masih terhambat dalam akses ke pendidikan dan kesehatan yang layak.
Oleh karena itu, Program Danantara diharapkan dapat menjawab tantangan ini dengan menyediakan solusi berbasis pembangunan yang menyeluruh dan merata.
“Program Danantara diharapkan menjadi kunci dalam pembangunan sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur, pertanian, energi, dan teknologi,” ucap Arip Muztabasani.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Sebagai lembaga mahasiswa yang peduli terhadap integritas negara, kami menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pelaksanaan program ini,” ungkapnya.
Arip Muztabasani menyebut, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan anggaran negara yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur besar dan pembangunan daerah tertinggal.
“Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP), sekitar 30% dari anggaran tersebut rawan disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat,” tuturnya.
Arip Muztabasani menambahkan, BEM PTNU memahami bahwa beberapa strategi dalam Program Danantara mungkin tidak dapat dipublikasikan secara terbuka karena alasan keamanan nasional dan efektivitas pelaksanaan.
Namun, dengan mempertimbangkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, BEM PTNU merekomendasikan agar pemerintah menyediakan saluran komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Walaupun sebagian informasi mengenai strategi tertentu tidak dapat dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan, BEM PTNU menekankan perlunya pengawasan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Rakyat Indonesia berhak untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dijalankan dengan amanah, apalagi dengan alokasi anggaran yang sangat besar,” tegasnya.
BEM PTNU juga menggarisbawahi bahwa program ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menjamin keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.
Pengalaman negara-negara yang berhasil menerapkan program pembangunan besar, seperti China, yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 6,5% dalam dua dekade terakhir, menunjukkan pentingnya koordinasi yang erat antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
Sebagai organisasi yang mewakili suara mahasiswa dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, BEM PTNU berkomitmen untuk mengawal jalannya Program Danantara dan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai Indonesia Maju 2045.
“Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi, BEM PTNU siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
