Dugaan Lemahnya Pengawasan dan Mitigasi Kebakaran di Areal Konsesi Dipertanyakan, DLH Diminta Turun Tangan dan Mengusut Tanggung Jawab Perusahaan.
BARITO TIMUR, MNP — Puluhan hektare kebun kelapa sawit dan lahan konservasi milik PT AEP Nusantara Plantation, sebelumnya dikenal sebagai PT Sawit Graha Manunggal (PT SGM), di Desa Ipu Mea dan Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dilaporkan ludes terbakar.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap kemampuan perusahaan dalam menjaga, mengawasi, dan mengamankan kawasan konsesinya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil penelusuran awal di lapangan mengindikasikan adanya persoalan yang perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama menyangkut efektivitas sistem pencegahan kebakaran, pengawasan areal, kesiapan personel, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pemadam di lingkungan perusahaan.
Kebakaran tidak hanya melanda kawasan perkebunan produktif, tetapi juga disebut menjangkau area yang diklaim sebagai kawasan konservasi perusahaan.
Meski titik api dilaporkan telah berhasil dipadamkan, luas pasti lahan terdampak, tingkat kerusakan vegetasi, serta potensi kerugian lingkungan masih memerlukan verifikasi dan penghitungan oleh instansi berwenang.
Pencegahan Kebakaran Jadi Pertanyaan
Terbakarnya puluhan hektare dalam satu areal konsesi menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa.
Perusahaan perkebunan memiliki kewajiban menjalankan sistem perlindungan dan pengendalian kebakaran di wilayah operasionalnya.
Karena itu, efektivitas patroli, pemantauan titik rawan, kesiapan regu pemadam, sumber air, serta peralatan pemadaman perlu diperiksa.
Pertanyaan mendasarnya, apakah seluruh perangkat pencegahan kebakaran telah tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya sebelum api meluas?
Jika sistem pencegahan telah dijalankan, perusahaan perlu membuka data dan bukti pelaksanaannya. Sebaliknya, apabila ditemukan kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan, hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Strict Liability, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Diuji
Dalam perspektif hukum lingkungan, ketentuan tanggung jawab mutlak atau strict liability diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Ketentuan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban perdata tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan terhadap kegiatan tertentu yang menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, maupun menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
Namun, penerapannya tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur dan pembuktian hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan kebakaran di dalam konsesi tidak serta-merta membuktikan perusahaan bersalah.
Selain itu, kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran bagi pelaku usaha perkebunan harus diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.
DLH fam Aparat Penegak Hukum Diminta Bertidak
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Timur bersama instansi teknis tingkat provinsi diminta tidak hanya melakukan pendataan luas kebakaran.
Pemeriksaan juga perlu mencakup dokumen lingkungan perusahaan, kewajiban perlindungan kawasan konservasi, catatan patroli, laporan kejadian, kesiapan sarana pemadam, serta evaluasi pelaksanaan standar operasional pencegahan karhutla.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum dan instansi berwenang perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kawasan konservasi yang ikut terbakar juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerusakan di area tersebut berpotensi mengganggu tutupan vegetasi, habitat satwa, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekosistem setempat.
PT Aep Nusantara Plantation Belum Memberikan Keterangan
Hingga berita ini disusun, PT AEP Nusantara Plantation belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran, luasan lahan yang terdampak, kesiapan sistem pencegahan sebelum kejadian, maupun langkah pemulihan setelah kebakaran.
Perusahaan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan.
Publik kini menunggu keterbukaan perusahaan sekaligus ketegasan pemerintah dalam memastikan pengelolaan konsesi perkebunan tidak mengabaikan perlindungan lingkungan.
Kasus ini menjadi ujian bagi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perkebunan di Barito Timur.
Jangan sampai kebakaran puluhan hektare hanya berakhir sebagai laporan kejadian tanpa evaluasi menyeluruh dan kejelasan pertanggungjawaban.
![]()
Penulis : Tim Investigasi (Yulius Yartono/Adi Suseno/ Anugerah)
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan