Sempat Ricuh, SWAP Geruduk BPN Kota Tasikmalaya

Kamis, 12 Januari 2023 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP.com – DPP Solidaritas Warga Pribumi (SWAP) Tasikmalaya geruduk kantor Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan aksi damai, Kamis (12/01/2023).

Aksi ini menyoal sikap BPN kota Tasikmalaya yang dinilai tidak bersikap tegas dalam permasalahan sengketa batas tanah yang berlokasi di Cipari kecamatan Mangkubumi dengan SHM no 359 luas tanah 998 m².

Dalam orasinya, korlap aksi H Beben menyebutkan, SWAP meminta lima poin tuntutan bisa direalisasikan oleh pihak BPN. Salah satunya menanyakan bukti hasil ukur dari ketiga kepemilikan tanah atas nama Ardi, Adeng dan Jelinda.

“Selain itu, SWAP menanyakan terkait sertifikat lama bisa digugurkan dengan sertifikat baru,” ungkapnya dalam sesi orasi.

Aksi ini tegas Beben, dijamin oleh undang-undang pasal 34 tentang peraturan pemerintah (PP ) tahun 97 BPHN tentang tanggungan atas tanah , untuk menggali informasi yang akurat dari BPN yang mana terjadi overlapaing atau tumpang tindih tanah tersebut.

Pantauan MNP.com, aksi sempat ricuh karena pihak BPN tidak mau nemuin keluar, namun setelah pimpinannya siap menjawab, aksi kembali berjalan damai dengan 10 perwakilan dari peserta aksi.

Ketua Umum LSM SWAP Adang Isu mengatakan, aksi ini terkait dengan adanya permasalahan sengketa batas-batas tanah yang tumpang tindih.

“Sementara BPN pernah berjanji akan membuka hasil tetapi sampai sekarang belum ditunjukkan, BPN juga berjanji akan membuat formula untuk sementara batas-batas luas tanah dan tidak diketahui ,” ungkapnya

Terpisah, ketua Seksi Pemetaan Hak dan Pendaftaran BPN kota Tasikmalaya Henda Yudis Ferian, SH., MH, menyebutkan, yang jadi masalah adalah tanah Jalinda. Itu tercatat di BPN yaitu sertifikat no M 395 luas 998.

“Ya, jadi sudah selesai dengan sahabat kami SWAP, dari melalui musyawarah dan diskusi serta keterbukaan sudah benar dan para aksi merasa puas bahwa tidak ada produk yang lain baik surat ukur atau lainnya.

“Kalau kira-kira bertentangan dengan masyarakat luas, silakan balik nama dan yang paling berhak atas tanah tersebut dengan no sertifikat no M 395,” tandasnya. (Sn/Gobreg).

Loading

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing
Puncak HKN ke-62, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB