TASIKMALAYA, MNP – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, verifikasi, dan validasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2026.
Kota Tasikmalaya dipilih menjadi salah satu lokasi pilot project (proyek percontohan) dari total 12 lokasi yang ditargetkan di Indonesia, Jumat (03/07).
Pranata Komputer Ahli Muda Kemensos, Dicksan Ferdian, S.Si., M.T., menjelaskan bahwa agenda utama turunnya tim ke lapangan adalah untuk melihat langsung kesesuaian data hasil pemeriksaan lapangan (ground checking) yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pendamping sosial, dalam hal ini Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kota Tasikmalaya menjadi pilot project. Dari kegiatan di sini, kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil konektivitas datanya. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan kami terapkan di 11 lokasi berikutnya,” ujar Dicksan saat memberikan keterangan kepada MNP.
Ia menambahkan, metodologi pengambilan sampel di setiap lokasi dilakukan dengan memilih 1 kecamatan dan 2 kelurahan/desa. Dari masing-masing kelurahan atau desa tersebut, diambil sampel sebanyak 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurut Dicksan, ada tiga tingkatan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kali ini diantaranya
Tingkat Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Mengevaluasi tata kelola DTKS untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Kemensos mengevaluasi operasional aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) guna menjaring masukan dan mengidentifikasi kendala teknis pada sistem.
Tingkat Desa/Kelurahan
Memantau kepatuhan mekanisme regulasi di tingkat bawah, termasuk memastikan ada atau tidaknya pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel), atau justru pelaporan lebih banyak menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Pada tahap ini, tim juga mengonfirmasi temuan data anomali.
Tingkat Masyarakat (KPM)
Melakukan klarifikasi langsung ke lapangan guna mencocokkan data Kemensos dengan kondisi riil warga, mulai dari kondisi fisik bangunan rumah (seperti jenis lantai tanah), kepemilikan aset, hingga variabel kemiskinan lainnya.
Salah satu anomali data yang dikonfirmasi langsung oleh tim di lapangan adalah adanya laporan warga yang tercatat memiliki mobil, namun masuk dalam desil bawah atau kategori masyarakat miskin.
Menanggapi jalannya verifikasi tersebut, Lurah Bungursari, Hendi, S.IP., menyambut baik kehadiran Tim Pusdatin Kemensos.
Ia menyatakan bahwa seluruh proses verifikasi di wilayah Kelurahan Bungursari berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala berarti.
“Alhamdulillah, hasil di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan verifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Tim Pendamping PKH. Kehadiran tim Pusdatin Kemensos ini memberikan warna baru dan edukasi penting agar masyarakat lebih tahu serta memahami mengenai mekanisme pendataan DTKS,” ungkap Hendi.
Dalam giat tersebut, pihak kelurahan mendampingi proses verifikasi langsung terhadap 5 KPM, dari total 8 data awal yang tercatat di wilayah RW 08 Kelurahan Bungursari.
Melalui validasi berlapis ini, Kemensos berharap akurasi data kemiskinan regional dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh program bantuan sosial ke depan dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan tolok ukur regulasi yang berlaku.
Penulis : Mon
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan