JAKARTA, MNP — Menanggapi aspirasi masyarakat Dusmala Tebama, anggota DPR RI Komisi III, Bias Layar, mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mengambil langkah tegas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Dalam pertemuan bersama warga, Bias Layar menyoroti banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Barito Timur.
Namun kendaraan tersebut masih menggunakan pelat nomor luar daerah Kalimantan Tengah. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada hilangnya potensi pendapatan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama ini kendaraan perusahaan beroperasi di Bartim, tapi pajaknya dibayar di luar daerah. Ini jelas merugikan daerah kita,” tegas Bias Layar, Jumat (8/5/2026) kepada awak media ini.
Ia secara khusus mendorong Bupati Barito Timur, M. Yamin, untuk berani mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Bartim untuk melakukan balik nama dan menggunakan pelat daerah setempat.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk keadilan bagi daerah penghasil.
Perusahaan yang selama ini memanfaatkan sumber daya alam Barito Timur, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan, dinilai memiliki kewajiban moral dan administratif untuk berkontribusi terhadap daerah.
“Jangan hanya mengambil dan mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Bartim, tapi kewajiban terhadap daerah diabaikan. Salah satunya melalui pajak kendaraan ini,” ujarnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Bias Layar meminta adanya sinergi antar instansi terkait, seperti Samsat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Perhubungan.
Ia menekankan pentingnya langkah jemput bola dalam mendata seluruh kendaraan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Perlu kerja bersama. Data harus akurat, dan pendekatan ke perusahaan juga harus dilakukan secara serius,” tambahnya.
Ia optimistis, jika kebijakan penertiban kendaraan ini dijalankan dengan konsisten, maka akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD Barito Timur.
“Kalau ini dilakukan, secara otomatis PAD kita akan meningkat. Ini potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan,” pungkasnya.
Dorongan ini menjadi sinyal kuat agar pemerintah daerah lebih tegas dalam mengelola potensi pendapatan, sekaligus memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah berjalan lebih adil dan optimal.
Penulis : Yulius Yartono
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan