Muncul Isu Sekda Impor, PSU Ingatkan Bupati Tasikmalaya Dampak Demotivasi ASN Lokal

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket kiri - kanan : Bupati Tasikmalaya dan Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat

Ket kiri - kanan : Bupati Tasikmalaya dan Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat

TASIKMALAYA, MNP — Ketiadaan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Kabupaten Tasikmalaya kian menuai sorotan.

Posisi strategis sebagai top administrator dalam sistem pemerintahan daerah itu hingga kini masih diisi oleh Penjabat (Pj), yang dinilai belum mampu menggerakkan birokrasi secara optimal.

Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU), Septyan Hadinata, yang juga A’wan MWC NU Cisayong, menilai kondisi ini mencerminkan adanya decision paralysis atau kelumpuhan pengambilan keputusan di level pimpinan daerah.

“Dalam kajian ilmu manajemen pemerintahan, situasi ini bisa disebut sebagai leadership indecisiveness artinya ketika pemimpin berada dalam posisi gamang dan tidak segera mengambil keputusan strategis. Dampaknya adalah stagnasi dalam organizational performance,” ujarnya, Sabtu (02/05).

Ia menjelaskan, Sekda memiliki peran sebagai chief administrative officer yang mengendalikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas OPD.

Tanpa pejabat definitif yang memiliki full authority, birokrasi cenderung berjalan dalam pola status quo management.

Secara regulasi, pengisian jabatan Sekda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Dalam ketentuan tersebut, Sekda merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang harus diisi melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) berbasis merit system.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan penetapan Sekda definitif. Kondisi ini, menurut Septyan, berpotensi menimbulkan administrative uncertainty dalam tata kelola pemerintahan.

“Ketika kepala daerah menunjukkan gejala risk aversion leadership yakni terlalu hati-hati hingga menunda keputusan, maka organisasi kehilangan momentum. Ini yang sekarang dirasakan di Tasikmalaya,” tegasnya.

Di tengah kondisi tersebut, beredar pula isu mengenai kemungkinan hadirnya “sekda impor” dari luar daerah.

Meski secara aturan dimungkinkan dalam kerangka merit system nasional, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan career path development ASN lokal.

“Jika tidak dikelola dengan bijak, ini bisa memicu demotivation effect dan menurunkan institutional trust di internal birokrasi,” tambahnya.

Septyan menegaskan, Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan kepemimpinan administratif yang tegas dan definitif demi menjaga prinsip good governance dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Pemimpin yang efektif adalah yang mampu keluar dari decision paralysis dan mengambil keputusan strategis tepat waktu. Karena jabatan Sekda bukan ruang untuk ketidakpastian,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Ist

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 11:36 WIB

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB