PAMIT Kritik Kebijakan Anggaran Sarung Rp841 Juta di APBD Kota Tasikmalaya

Jumat, 13 Maret 2026 - 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP – Perhimpunan Mahasiswa Independen Tasikmalaya (PAMIT) melontarkan kritik terhadap kebijakan penganggaran pengadaan sarung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai sekitar Rp841 juta.

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen perencanaan pengadaan serta sejumlah pemberitaan media, terdapat beberapa paket kegiatan pengadaan sarung di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Diantaranya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan nilai sekitar Rp527 juta, Kecamatan Kawalu sekitar Rp189 juta, serta Kecamatan Cihideung sekitar Rp124 juta.

Dalam audiensi yang digelar pada 11 Maret 2026, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa program tersebut diprioritaskan bagi tokoh-tokoh masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan menjelang momentum keagamaan.

Namun demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan mahasiswa terkait rasionalitas serta prinsip keadilan dalam penggunaan anggaran publik.

Ketua PAMIT, Ujang Amin, menilai bahwa penggunaan anggaran daerah untuk program yang secara eksplisit diprioritaskan bagi kelompok tertentu perlu dijelaskan secara lebih terbuka kepada masyarakat.

“Ketika anggaran publik digunakan untuk program yang diprioritaskan kepada kelompok tertentu, publik tentu berhak mempertanyakan dasar kebijakan, mekanisme penentuan penerima, serta urgensi program tersebut bagi masyarakat secara luas,” ujar Ujang Amin, Jumat (13/03/2025).

Menurut PAMIT, di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan serta adanya sejumlah program pembangunan yang harus menyesuaikan anggaran, kebijakan pengadaan sarung dengan nilai ratusan juta rupiah patut dikaji secara lebih kritis.

PAMIT menilai polemik ini tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut prinsip prioritas dalam pengelolaan APBD serta keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Mahasiswa juga menyoroti potensi munculnya persepsi publik bahwa belanja daerah masih digunakan untuk program-program yang bersifat simbolik dan seremonial, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, PAMIT telah menyampaikan surat resmi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Kecamatan Cihideung, serta Kecamatan Kawalu untuk meminta penjelasan secara terbuka terkait dasar kebijakan, jumlah barang yang dianggarkan, serta mekanisme distribusi kepada para penerima manfaat.

PAMIT menegaskan bahwa APBD merupakan uang publik yang harus dikelola secara transparan dan diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar untuk program-program yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

“Kritik ini bukan semata-mata soal sarung, tetapi tentang bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan uang rakyat. Dalam situasi fiskal yang terbatas, setiap rupiah dalam APBD seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat,” tegas Ujang Amin.

PAMIT memastikan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Loading

Penulis : Soni

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai
Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba
LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya
140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar
Mediasi Kades Wuran, PT SGM Siap Buka Kembali Akses Jalan Kebun Karet Warga
KAMMI Tasikmalaya Desak Perwalkot Pencegahan Penyimpangan Seksual Terbit Januari 2027
HKN Ke-62 di Enrekang , Bupati Yusuf Ritangnga Buka Pesta Olahraga Nakes, RSUD Massenrenpulu Siap Rebut Juara Lari Karung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:10 WIB

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai

Sabtu, 21 November 2026 - 16:11 WIB

Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Sabtu, 21 November 2026 - 14:27 WIB

Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba

Sabtu, 21 November 2026 - 14:15 WIB

LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya

Sabtu, 21 November 2026 - 13:59 WIB

140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar

Berita Terbaru