Polemik Dapur SPPG Sidorejo: Beroperasi Tanpa Izin Sanitasi, Camat dan Dinkes Berbeda Keterangan

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG SELATAN, MNP – Polemik dugaan makanan tidak layak di Dapur SPPG Sidorejo 2 desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo k Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kian menguat.

Penarikan makanan sebelum dikonsumsi tidak otomatis menjadi bukti sistem berjalan baik. Justru itu menandakan ada yang lolos dari pengawasan awal.

Saat awak media konfirmasi kepada Camat melalu chat Via Whatsapp merespon terkait kasus tersebut.

“Makanan yang tidak layak sudah segera ditarik sebelum dimakan oleh PM. Mengenai pengawasan, kami melakukan sesuai batasan kewenangan. Sudah kami tegur agar tidak terulang. Untuk SLHS saat ini sedang berproses,” ucapnya, Minggu (15/02).

Namun pernyataan tersebut berbenturan dengan fakta lain. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan pada 12 Februari 2026 menyatakan bahwa dapur tersebut belum mengajukan permohonan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan.

Komunikasi wartawan dengan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan

Jika pengajuan saja belum masuk, maka “berproses” yang dimaksud menjadi pertanyaan publik. Artinya, dapur sudah beroperasi tanpa sertifikat laik higiene sanitasi — bahkan tanpa permohonan resmi.

Dalam standar keamanan pangan, SLHS bukan formalitas administratif, melainkan verifikasi dasar kelayakan operasional. Tanpa pengajuan, tidak ada dasar pemeriksaan.

Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menyatakan, dirinya menitipkan anak-anak ke sekolah dengan harapan mereka aman.

“Kalau izin dasarnya saja belum ada, bagaimana kami bisa tenang? Jangan sampai anak-anak jadi percobaan,” cetusnya.

“Kalau memang belum ada pengajuan SLHS, kenapa sudah berani jalan? Ini menyangkut kesehatan anak kami,” tambah Wali Murid lainnya.

Keresahan ini muncul bukan tanpa alasan. Ketika menyangkut konsumsi siswa, standar harus jelas dan tidak boleh multitafsir.

Saat dikonfirmasi, Dinas Kesehatan juga mengarahkan pertanyaan kepada Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan.

Namun, saling menunjuk dalam isu kesehatan publik justru memperlihatkan lemahnya koordinasi.

Surat edaran Bupati terkait pembentukan Satgas MBG telah ditembuskan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan. Artinya DPRD mengetahui program ini berjalan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari anggota DPRD Agus Sutanto.

Publik kini menunggu sikap tegas, siapa yang memberi izin operasional sebelum SLHS diajukan?, Apakah ada pembiaran prosedural? Dan dimana fungsi pengawasan legislatif saat syarat dasar belum dipenuhi?

Program yang menyentuh kesehatan anak tidak boleh berjalan dengan standar minimal.

Ketika izin dasar belum diajukan tetapi operasional sudah berjalan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi — melainkan keselamatan dan kepercayaan publik.

Loading

Penulis : Jun

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing
Puncak HKN ke-62, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB