Lampung Selatan, MNP – Laporan kepada Bupati Lampung Selatan kembali mencuat setelah proyek pembangunan Ruang UKS SDN 2 Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, menjadi perhatian publik.
Pada pengecekan lapangan awak media menemukan sejumlah kejanggalan pada hasil pekerjaan, mulai dari balok bangunan yang retak-retak, plesteran dinding yang bergelombang, hingga bagian-bagian yang tampak tidak dikerjakan dengan standar konstruksi yang ideal, Kamis (11/12/2025).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp 154.003.454,20.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek ini tercatat dalam dokumen resmi Nomor Kontrak: 03/SPK/FSK/PL.27/IV.02/SD/APBD–P/LS/2025, Tanggal Kontrak: 19 September 2025, Nomor SPMK: 04/SPMK/FSK/PL.27/IV.02/SD/APBD–P/LS/2025, Tanggal SPMK: 25 September 2025, Waktu Pelaksanaan: 120 hari kalender dan Pelaksana: PT Sultan Maju Bersama
Pada Rabu, 10 Desember 2025, awak media mendatangi Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk meminta klarifikasi terkait temuan tersebut. Dalam pertemuan itu, Kabid Sarpras, Ferro, menyampaikan. “Saya akan panggil pihak rekanan. Kalau tidak datang, akan saya surati,” ujarnya.
Pernyataan itu memberikan harapan bahwa dinas akan mengambil langkah tegas terhadap dugaan ketidaksesuaian pekerjaan.
Pada Kamis, 11 Desember 2025, awak media kembali melakukan konfirmasi melalui WhatsApp. Ferro mengatakan bahwa rekanan telah datang ke kantor dinas dan memberikan klarifikasi.
“Masukan dari saudara Jun (wartawan , red) sudah diakomodir. Rekanan bilang saudara Jun dari MNPotret sudah dijadwalkan untuk sama-sama turun ke lapangan, tetapi tidak hadir,” jelasnya.
Pihak rekanan juga mengklaim Ukuran ring balok sudah sesuai spesifikasi. Bahkan ada penambahan ring balok tengah yang tidak tercantum dalam volume pekerjaan tetapi dikatakan sebagai inisiatif mereka dan dinding bagian luar disebut sudah sesuai.
Awak media menilai klaim tersebut tidak sesuai fakta, karena tidak pernah ada pemberitahuan atau penjadwalan resmi dari rekanan terkait inspeksi lapangan bersama.
Informasi yang disampaikan kepada Kabid Ferro dinilai mengada-ada, karena tidak pernah ada komunikasi mengenai jadwal yang dimaksud.
Ketika dikonfirmasi mengenai perbedaan informasi tersebut, Kabid Sarpras Ferro merespons:
“Saya gak paham Jun, kalau siapa yang ngada-ngada. Setiap kekurangan yang masih menjadi catatan akan disampaikan. Masih ada masa pemeliharaan enam bulan. Itu juga akan saya sampaikan ke penyedia. Apapun masukan, pasti kami tanggapi,” tegasnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada tindakan terbuka dari dinas terkait catatan teknis yang sudah disampaikan media di lapangan.
Sejumlah pengamat dan masyarakat mulai mempertanyakan sikap dinas dan rekanan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya beberapa kekurangan fisik, tetapi menurut informasi yang diterima, proses menuju PHO (Provisional Hand Over) proyek disebut tetap berjalan mulus.
Hal ini menimbulkan sejumlah dugaan. Apakah terdapat kerja sama antara oknum dinas dan rekanan dalam menyelesaikan proyek tanpa memperhatikan kualitas?
Mengapa aduan dan temuan kerusakan tidak menghambat proses pemeriksaan pekerjaan? Mengapa rekanan memberikan informasi yang tidak sesuai fakta kepada dinas?
Meski demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Tidak ada bukti resmi adanya praktik kolusi, namun indikasi komunikasi yang janggal dan ketidaktegasan pengawasan menjadi sorotan publik.
Mengingat proyek ini menyangkut fasilitas kesehatan murid sekolah dasar, masyarakat menuntut Audit ulang kualitas konstruksi, Pemeriksaan lapangan bersama pihak independen, Transparansi proses PHO, Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rekanan dan Pengawasan ketat selama masa pemeliharaan enam bulan.
Bangunan fasilitas kesehatan seperti Ruang UKS seharusnya memberikan rasa aman bagi anak-anak, bukan justru diwarnai retakan dan pengerjaan yang dinilai asal-asalan.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan