Opini Publik, MNP – Di usianya yang ke-24, Kota Tasikmalaya terus berbenah dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata.
Namun di tengah gegap gempita perayaan hari jadi kota, masih ada satu persoalan mendasar yang belum sepenuhnya tersentuh, salah satunya kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat kecil.
Tidak sedikit warga yang masih hidup di rumah tidak layak, dengan kondisi atap bocor, dinding rapuh, bahkan sebagian sudah nyaris roboh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka hanya bisa berharap pada program bantuan pemerintah seperti Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang sejatinya menjadi wujud nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sayangnya, penyaluran bantuan itu seringkali belum merata, dan proses pendataannya pun acap kali memakan waktu panjang.
Bagi sebagian warga berpenghasilan rendah, memiliki rumah layak bukan hanya soal kenyamanan, melainkan juga tentang martabat dan keamanan keluarga.
“Sudah tiga kali saya ajukan ke kelurahan, tapi katanya masih menunggu verifikasi. Sementara rumah saya makin lapuk, kalau hujan air masuk dari mana-mana,” keluh salah seorang warga di Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Jum’at (17/10/2025).
Persoalan seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah kota. Pembangunan fisik memang penting, tetapi aspek kemanusiaan seperti perumahan rakyat tidak boleh terabaikan.
Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya sejatinya bisa menjadi momentum refleksi — apakah pembangunan yang dilakukan selama ini sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, atau masih terpusat pada wilayah tertentu saja.
Sebagai kota yang dikenal religius dan berbudaya, semangat gotong royong sebenarnya bisa menjadi solusi.
Pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga sosial, komunitas wartawan, dan organisasi masyarakat untuk ikut menyalurkan bantuan maupun melakukan pendataan lapangan yang lebih akurat.
Sebab, sering kali warga yang paling membutuhkan justru luput dari perhatian karena keterbatasan informasi dan birokrasi yang berbelit.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap realisasi program bantuan perumahan.
Jangan sampai momentum perayaan hari jadi kota justru menjadi ajang seremonial semata tanpa makna sosial yang nyata.
Kota Tasikmalaya memiliki visi menjadi kota yang religius, maju, dan sejahtera. Namun kesejahteraan itu belum akan benar-benar terwujud jika masih banyak masyarakat yang harus bertahan hidup di rumah tidak layak huni.
Oleh karena itu, di usia ke-24 ini, sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersatu memperkuat komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial — bukan hanya di pusat kota, tetapi juga di pelosok dan kampung-kampung yang selama ini masih menunggu perhatian.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya bangunan atau jalan, tetapi dari sejauh mana setiap warganya bisa hidup dengan layak dan bermartabat di kota yang mereka cintai.
![]()
Penulis : Soni









Tinggalkan Balasan