Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Soroti Pelayanan Publik Dinas Sosial 

Rabu, 17 September 2025 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Di tengah berbagai permasalahan sosial, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menjadi sorotan pasca dipimpin oleh kepala dinas baru.

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDIP, Kepler Sianturi, menyoroti pelayanan publik, terutama terkait persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial (bansos).

Kepler Sianturi menjelaskan bahwa ada banyak laporan dari masyarakat yang terkejut karena kartu KIS mereka tidak aktif saat hendak berobat di puskesmas.

Setelah mendatangi Dinas Sosial, masyarakat baru mengetahui bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan kembali kartu tersebut.

“Banyak yang kaget ketika kartu KIS-nya diblokir atau tidak aktif. Setelah tahu, mereka datang ke dinas sosial, tapi di sana masyarakat baru tahu ada persyaratan-persyaratan yang harus dibawa,” ujar Kepler di ruang fraksi PDIP pada Rabu (17/09/2025).

Menurut Kepler, kendala ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Sosial. Ia menyarankan agar Dinas Sosial berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.

“Harusnya dinas sosial bisa mensosialisasikan, jika terjadi kartu KIS tidak aktif, masyarakat bisa mengaktifkan kembali dengan beberapa persyaratan. Jadi masyarakat tidak perlu bolak-balik karena baru tahu persyaratannya,” katanya.

Selain sosialisasi, Kepler juga menekankan pentingnya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial dan pembentukan posko pengaduan.

“Selain evaluasi dan penambahan personel, perlu juga adanya posko pengaduan sosial. Jangan sampai karena masyarakat tidak tahu persyaratan tambahan, malah jadi parah sakitnya karena mengurus persyaratan tanpa ada penanganan medis,” tegasnya.

Kepler mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, masyarakat akan merasa dipermainkan.

“Jika masih terjadi seolah-olah masyarakat ‘dipimpong’ dalam hal pelayanan, ini kurang tepat dengan visi wali kota yaitu Tasik Melayani,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

BEM PTNU Se-Nusantara Dorong DPR RI Evaluasi Tata Kelola Kejaksaan
Renovasi Rampung, Ruang Pelayanan Masyarakat Polsek Tawang Kini Lebih Representatif
Oknum Anggota PWI Diduga Kurang Hobi Baca, Ucapannya Sok Tahu: “Tanpa UKW, Wartawan Bisa Dipenjara”
Pj Sekda Jeneponto Dorong Sinergi BKPRMI Perkuat Dakwah dan Pembinaan Generasi Muda
Mahasiswa KKN Unhas Gelombang 116 Gelar Seminar Program Kerja di Kelurahan Tanahloe
Perkuat Kelestarian Pesisir, Pegiat Lingkungan Bentuk Forum Mangrove Merbau dan Tanam 200 Bibit
Polisi Gagalkan Penyelundupan Senpi Rakitan dari Lampung ke Jawa, 1 Pelaku Ditangkap
ITF UIN Ar-Raniry Gelar Capacity Building Season 3: Simbolis Serahkan Bantuan Biaya Pendidikan Tahap II

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 04:32 WIB

BEM PTNU Se-Nusantara Dorong DPR RI Evaluasi Tata Kelola Kejaksaan

Sabtu, 11 Juli 2026 - 04:23 WIB

Renovasi Rampung, Ruang Pelayanan Masyarakat Polsek Tawang Kini Lebih Representatif

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:52 WIB

Oknum Anggota PWI Diduga Kurang Hobi Baca, Ucapannya Sok Tahu: “Tanpa UKW, Wartawan Bisa Dipenjara”

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:16 WIB

Pj Sekda Jeneponto Dorong Sinergi BKPRMI Perkuat Dakwah dan Pembinaan Generasi Muda

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:23 WIB

Mahasiswa KKN Unhas Gelombang 116 Gelar Seminar Program Kerja di Kelurahan Tanahloe

Berita Terbaru

Sampaikan 5 Tuntutan, BEM PTNU Se-Nusantara Minta DPR RI Tak Pasif Awasi Kejaksaan

Berita terbaru

BEM PTNU Se-Nusantara Dorong DPR RI Evaluasi Tata Kelola Kejaksaan

Sabtu, 11 Jul 2026 - 04:32 WIB