DPRD Minta Pemda Atasi Kelangkaan BBM Pertalite di Pakpak Bharat 

Rabu, 3 September 2025 - 17:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papak Bharat, MNP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat meminta kepada Pemerintah Daerah agar menyikapi dengan seksama keresahan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa jenis Pertalite di Pakpak Bharat.

Fenomena kelangkaan ini bukan persoalan sepele dan harus direspons cepat karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Ingat, masyarakat Pakpak Bharat standard kehidupannya kebanyakan menengah kebawah, sehingga banyak tidak sanggup untuk belik Pertamax.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat, SS didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya kepada awak media yang dikonfimasi oleh salah satunya dari media Harian Analisa Mukka Berutu di gedung DPRD pakpak Bharat, Rabu (3/9/2025).

Elson mengingatkan bahwa kelangkaan semacam ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar koordinasi dan pengawasan distribusi berjalan optimal. Ia juga berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.

Elson bersama anggota DPRD lainnya diantaranya Lukman Padang, Mesra Sinamo, Marihot Munthe dan Betoni Bancin berjanji dalam waktu dekat untuk melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Pakpak Bharat dan Kepolisian.

“Kita berharap melalui pertemuan dimaksud nantinya dapat menghasilkan solusi guna mengatasi kelangkaan BBM jenis pertalite, sehingga masyarakat tidak resah lagi,” ujar mereka.

Sekedar untuk info, kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat warga tidak berani menjual berupa ketengan (eceran) karena takut pihak kepolisian menuduh mereka menimbun BBM.

Sementara Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang ada satu satunya di Pakpak Bharat yaitu di Kecamatan Kerajaan, berfungsi sebagai titik distribusi BBM untuk disalurkan.

APMS melayani konsumen di daerah terpencil, pulau, atau lokasi yang sulit dijangkau. Atau menjadi solusi untuk konsumen di wilayah geografis yang sulit diakses, misalnya di seberang sungai atau laut.

“Sehingga kalaupun warga membeli BBM di APMS Sukaramai menggunakan median Jerigen saya rasa tidak layak diasumsikan sebagai penimbun BBM,” ungkap Mukka Berutu diamini oleh Ketua dan anggota DPRD lainnya.

Loading

Penulis : Benny Solin

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Kisah Amin Tukang Gali Kubur: Dapat Bantuan Material Bedah Rumah dari Swadaya Desa Ciadeg
BPR Malangbong Garut Optimistis Capai Target Lewat Semangat Kebersamaan
Bupati Cecep Dorong Digitalisasi PAD, SKPD Diminta Bongkar Potensi Retribusi
Gelar Aksi TasikUsik, KH Aminudin Bustomi Suarakan 5 Tuntutan Terkait Insiden Ponpes Sukoharjo
Aksi Bela Ponpes Hamalatul Qur’an Putri, Jangan Biarkan Marwah Pesantren Diinjak Atas Nama Penegakan Hukum 
Luruskan Isu Akses Jalan, Ini Klarifikasi Komite SMAN 11 Tasikmalaya
Bhabinkamtibmas Kuala Cenaku Dorong Warga Budidayakan Timun, Perkuat Ketahanan Pangan
Warmindo Naik Kelas Jadi Ruang Musyawarah, Warga Bojongbata Bongkar Persoalan Kabel dan LPMK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 16:59 WIB

Kisah Amin Tukang Gali Kubur: Dapat Bantuan Material Bedah Rumah dari Swadaya Desa Ciadeg

Jumat, 6 November 2026 - 16:26 WIB

BPR Malangbong Garut Optimistis Capai Target Lewat Semangat Kebersamaan

Jumat, 6 November 2026 - 16:20 WIB

Bupati Cecep Dorong Digitalisasi PAD, SKPD Diminta Bongkar Potensi Retribusi

Jumat, 6 November 2026 - 16:06 WIB

Gelar Aksi TasikUsik, KH Aminudin Bustomi Suarakan 5 Tuntutan Terkait Insiden Ponpes Sukoharjo

Jumat, 6 November 2026 - 15:58 WIB

Aksi Bela Ponpes Hamalatul Qur’an Putri, Jangan Biarkan Marwah Pesantren Diinjak Atas Nama Penegakan Hukum 

Berita Terbaru