DPRD Minta Pemda Atasi Kelangkaan BBM Pertalite di Pakpak Bharat 

Rabu, 3 September 2025 - 17:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papak Bharat, MNP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat meminta kepada Pemerintah Daerah agar menyikapi dengan seksama keresahan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa jenis Pertalite di Pakpak Bharat.

Fenomena kelangkaan ini bukan persoalan sepele dan harus direspons cepat karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Ingat, masyarakat Pakpak Bharat standard kehidupannya kebanyakan menengah kebawah, sehingga banyak tidak sanggup untuk belik Pertamax.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat, SS didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya kepada awak media yang dikonfimasi oleh salah satunya dari media Harian Analisa Mukka Berutu di gedung DPRD pakpak Bharat, Rabu (3/9/2025).

Elson mengingatkan bahwa kelangkaan semacam ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar koordinasi dan pengawasan distribusi berjalan optimal. Ia juga berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.

Elson bersama anggota DPRD lainnya diantaranya Lukman Padang, Mesra Sinamo, Marihot Munthe dan Betoni Bancin berjanji dalam waktu dekat untuk melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Pakpak Bharat dan Kepolisian.

“Kita berharap melalui pertemuan dimaksud nantinya dapat menghasilkan solusi guna mengatasi kelangkaan BBM jenis pertalite, sehingga masyarakat tidak resah lagi,” ujar mereka.

Sekedar untuk info, kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat warga tidak berani menjual berupa ketengan (eceran) karena takut pihak kepolisian menuduh mereka menimbun BBM.

Sementara Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang ada satu satunya di Pakpak Bharat yaitu di Kecamatan Kerajaan, berfungsi sebagai titik distribusi BBM untuk disalurkan.

APMS melayani konsumen di daerah terpencil, pulau, atau lokasi yang sulit dijangkau. Atau menjadi solusi untuk konsumen di wilayah geografis yang sulit diakses, misalnya di seberang sungai atau laut.

“Sehingga kalaupun warga membeli BBM di APMS Sukaramai menggunakan median Jerigen saya rasa tidak layak diasumsikan sebagai penimbun BBM,” ungkap Mukka Berutu diamini oleh Ketua dan anggota DPRD lainnya.

Loading

Penulis : Benny Solin

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Dua Napiter Lapas Kendal Ucapkan Ikrar Setia NKRI
Alamat PKBM Bandar Yaman Dipersoalkan, Data Dapodik dan Pengelolaan BOSP Jadi Sorotan
Residivis Penggelapan Motor Kembali Beraksi, Polsek Candipuro Tangkap Pelaku di Lampung Timur
Modus Mobil Modifikasi, Polres Lamsel Gagalkan Penyelundupan 40,26 Kg Sabu
Wabup Tasikmalaya Soroti Tata Kelola BUMDes, Transparansi Keuangan dan Profesionalisme Pengurus Jadi Perhatian
Serukan Aksi Bela Ulama dan Pesantren, H. Rana Nur Alamsyah Ingatkan Marwah Pendidikan Islam
Perkuat Pelayanan Warga, Kades Cisitu Resmi Lantik 49 Ketua RT dan 8 Ketua RW
Penjaga SDN Panunggulan Bantah Pernyataan Kepsek Soal Kepemilikan Toko CCTV dan CV Rekanan BOSP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 12:44 WIB

Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Dua Napiter Lapas Kendal Ucapkan Ikrar Setia NKRI

Kamis, 5 November 2026 - 12:24 WIB

Alamat PKBM Bandar Yaman Dipersoalkan, Data Dapodik dan Pengelolaan BOSP Jadi Sorotan

Kamis, 5 November 2026 - 11:55 WIB

Residivis Penggelapan Motor Kembali Beraksi, Polsek Candipuro Tangkap Pelaku di Lampung Timur

Kamis, 5 November 2026 - 11:44 WIB

Modus Mobil Modifikasi, Polres Lamsel Gagalkan Penyelundupan 40,26 Kg Sabu

Kamis, 5 November 2026 - 11:36 WIB

Wabup Tasikmalaya Soroti Tata Kelola BUMDes, Transparansi Keuangan dan Profesionalisme Pengurus Jadi Perhatian

Berita Terbaru