Sikap Diam Internal DPUPR Kab Bogor, Anomali Gencarnya Kampanye Anti Korupsi Prabowo dan KDM

Bogor, MNP – Ramainya pemberitaan hal terkait dugaan praktik KKN, di lingkup Dinas PUPR Kab. Bogor, yang disebut-sebut (oleh informan : red) media ini, dilakukan oleh seorang mantan Kepala Bidang dari internal Dinas PUPR di Kab. Bogor.

Didalam berita sebelumnya, dimuat oleh beberapa fortal media online terkait dugaan adanya praktik KKN, mulai dari dugaan manipulatifnya anggaran pengadaan BBM (Bahan Bakar Miyak), serta anggaran peruntukan upah ke pekerja Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT).

Kuat dugaan KKN tersebut didalangi sang oknum eks pejabat Kepala Bidang tersebut, yakni pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Rupanya, hingga berita ini diturunkan kembali di media ini, masih dibiarkan jadi misteri oleh pihak terkaitnya serta APH (Aparat Penegak Hukum) di wilayah hukumnya ini.

Pasalnya, baik sang oknum eks Kabid tersebut maupun manajemen di Dinas PUPR, masih belum ada klarifikasi terkait pemberitaannya dan terkesan sengaja bungkam.

Dampak beritanya memicu beragam pertanyaan miring (spekulatif) beragam unsur masyarakat, khususnya dari kalangan mass media, yang ingin turut menyikapi dugaan praktik KKN Oknum eks Pejabat Kabid tersebut.

Karena itu sudah ramai jadi perbincangan publik, serta sudah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) perwakilan Provinsi Jabar. Demikian penjelasan tegas sang informan tersebut.

“Dibalik bungkamnya sang oknum eks Pejabat Kabid tersebut maupun pihak dari manajemen di DPUPR Kab. Bogor ini, dapat menambah panjang catatan hitam dari bobroknya moral dan buruk nya perilaku oknum pejabat di lingkup kedinasan (Dinas PUPR : red) tersebut, Bang,” tandas sang informan itu.

“Apalagi, si oknum eks Pejabat Kabid tersebut, yang diduga kuat punya peran sentral dalam kasus pemotongan upah/gaji, bagi para pekerja BLTT tersebut, saat ini sepertinya semakin merasa kuat serta merasa lebih aman, dengan posisi jabatannya sekarang ini,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, sang informan mengaku sangat berharap agar Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto, berkenan untuk segera mengevaluasi rekam jejak kinerja, seluruh pejabat dinasnya yang baru dilantik, terutama bagi para pejabat di DPUPR.

Selain itu, bagi para APH (Aparat Penegak Hukum), termasuk Bidang Reskrim Polda Jabar serta Kejati Jabar diminta dapat segera turun tangan untuk segera mengusut permasalahan tersebut.

Penulis : Asep Didi/Tim

Editor : Redi Setiawan