“BSH” Internal Dinas PUPR Kabupaten Bogor Mulai Saling Bongkar Borok Korporasi

Bogor, MNP – Adanya dugaan kuat terjadi praktik Korupsi Kolusi serta Nepotisme (KKN) di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Bogor kini mulai terkuak.

Hal tersebut dipicu oleh adanya segelintir “Barisan Sakit Hati” (BSH) di internal kedinasan tersebut, akibat “perlakuan tidak adil” yang diterimanya dari seseorang yang diceritakannya itu.

Adapun dugaan terjadinya praktik KKN pada Dinas itu, “berupa indikasi terjadinya mark up anggaran” Bahan Bakar Minyak (BBM), serta anggaran untuk upah para pekerja Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) nya.

Dan modus operandi yang digunakan untuk menjalan kan aksinya itu, para pihak yang terlibat itu melakukan manipulasi pada anggaran.

Seperti penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya, dari yang seharusnya menggunakan jenis BBM non subsidi, nyatanya BBM bersubsidi yang digunakan.

Demikian juga di anggaran untuk upah para pekerja itu (Buruh Lapangan Tidak Terlatih/BLTT : red), beserta upah para mandor pekerja.

Selain pemangkasan upah kerja tersebut, manipulasi data fiktif pun diduga turut dilakukan, dengan metode praktik menambah jumlah tenaga kerja (tenaga kerja fiktif : red).

Berdasarkan informasi dari sumber yang terpercaya itu, dugaan terjadinya praktik KKN di internal Dinas PUPR itu, tidak lepas dari peranan sorang Oknum Eks Pejabat Kepala Bidang (Kabid) pada lingkup Dinas itu sendiri.

Dan menurutnya pula, sang Eks Kabid itu pula lah, yang memberi arahan supaya itu ditindaklanjut di lapangan.

Sementara itu, Oknum Eks Kabid tersebut, di saat akan dikonfirmasi oleh Tim Kerja media ini, pada hari Jum’at (11/7/2025) melalui pesan What’s App.

Untuk maksud menanyakan peran dirinya, dalam dugaan praktik KKN di internal kedinasannya itu sebagai bentuk klarifikasi, namun sama sekali tak mau merespon.

Malahan oknum Eks Kabid tersebut (diduga) langsung memblokir kontak What’s App, dari Tim Kerja media ini.

Guna lebih meyakinkan hal di atas, maka pada Selasa (15/7/2025), Tim Kerja dari media ini nekat mendatangi kantor Dinas PUPR, dengan harapan mendapatkan hak klarifikasi langsungnya dari si Eks Kabid tersebut.

Tapi sayangnya, usaha itu tetap gagal. Sebab, dirinya masih tetap tak bisa ditemui saat itu, dan dikabarkan seorang yang mengaku stafnya dan bernama Oyib, bahwa sang Eks Kabid tersebut, sedang mengikuti rapat.

Menurut keterangan Oyib juga, yang bersangkutan itu memang sedang ada rapat, dan untuk hari itu dia belum bisa ditemui.

Oyib pun telah menyarankan Tim Media ini agar melakukan konfirmasi dimaksud tadi, pada dirinya saja. Dan nanti dirinya yang akan menyampaikan hal itu pada si Eks Kabid tersebut.

Konfirmasi berjenjang serta bersekat, sangat ironis dan memprihatinkan, berlaku di sebuah Negara Demokrasi, itu jelas tidak Demokratis.

Disayangkan sekali, sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan samasekali, baik dari oknum Eks Kabid tersebut maupun dari pihak internal Dinas PUPR.

Penulis : Asep Didi/Tim

Editor : Redi Setiawan