Kepala SD di Sukaratu Tasikmalaya Bantah Isu Penyimpangan Dana BOS

Tasikmalaya, MNP – Sejumlah kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, angkat bicara terkait beredarnya isu miring yang menyasar kinerja mereka dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Isu tersebut menyebutkan adanya dugaan ketidakterbukaan, penyimpangan, hingga pengelolaan yang tidak sesuai prosedur dalam pemanfaatan dana BOS, Kamis (19/06/2025).

Deni, S.Pd., dengan sapaan (Eyang) salah satu kepala sekolah yang juga menjabat sebagai Plt Kepala SDN Gunungsari, menyatakan rasa kecewanya atas pemberitaan yang menurutnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Saya sangat menyayangkan adanya isu yang berkembang ini. Tuduhan-tuduhan itu tidak memiliki bukti yang jelas dan cenderung mendiskreditkan kami sebagai kepala sekolah,” kata Eyang.

“Semua pengelolaan dana BOS kami lakukan sesuai juknis (petunjuk teknis) dan selalu melalui rapat komite dan dokumentasi lengkap,” ujarnya saat diwawancarai oleh Media Nasional Potret.

Di waktu yng sama mantan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sukaratu, H. Ombi Romli, S.Pd., juga menyatakan kekesalannya atas opini yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, informasi yang tersebar sangat mengada-ada dan mencemarkan nama baik para pendidik yang telah berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ombi merasa geram dan kecewa. Pasalnya, isu-isu itu tidak benar dan sangat tendensius. Ini seakan-akan membunuh karakter para kepala sekolah di Sukaratu.

“Jika memang ada yang tidak puas, mari dibuktikan secara terbuka dan profesional, bukan dengan menyebarkan opini negatif,” tegasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu kepala sekolah lain yang akrab disapa Epu. Ia mengatakan bahwa berita tersebut tidak mencerminkan fakta dan sangat merugikan secara moral bagi para kepala sekolah yang telah bekerja keras untuk dunia pendidikan.

Epu berharap masyarakat dan pihak-pihak terkait tidak langsung mempercayai informasi yang belum terbukti.

“Kami terbuka jika ada pemeriksaan atau klarifikasi. Jangan sampai isu ini mengganggu fokus dan semangat kami dalam mendidik anak-anak,” ujarnya.

Ketiga tokoh pendidikan ini kompak meminta agar pemberitaan yang tidak berimbang tersebut segera diluruskan.

Mereka juga mengajak media massa untuk bersikap adil, profesional, dan mengedepankan prinsip klarifikasi sebelum menyebarluaskan informasi ke publik.

Penulis : DHS

Editor : Redi Setiawan