Pemprov Jabar Apatis? LBH Pendekar dan Pensiunan Guru-ASN Siapkan Langkah ke DPR-RI 

Senin, 9 Juni 2025 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung, MNP – Lembaga Bantuan Hukum Pendekar Kawah Galunggung Indonesia (LBH PKGI) menggelar rapat penting bersama para pensiunan guru dan ASN di Gedung Aerobic Cafe 11:11, Jalan Terusan Derwati No.74, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung.

Rapat ini membahas persoalan krusial terkait sistem perbankan Bank BJB yang dinilai menyengsarakan para pensiunan, Senin (09/06/2025).

Rapat dihadiri oleh perwakilan pensiunan dari berbagai daerah seperti Garut, Subang, Bandung, hingga Tasikmalaya.

Sekretaris Jenderal LBH Pendekar, Kang Prabu, membuka acara dengan menyampaikan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak lebih dari satu bulan lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan atau disposisi resmi dari Gubernur Jawa Barat.

“Kami sudah sempat bertemu dengan pihak Biro Hukum Gubernur dan juga tim dari Kang Dedi Mulyadi (KDM), namun hingga saat ini belum ada kelanjutan. Tidak ada disposisi, tidak ada kejelasan. Padahal ini menyangkut nasib ribuan pensiunan,” ungkap Kang Prabu.

Advokat LBH Pendekar, Usep Rinaldi, SH., CPM, turut menguatkan pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa perjuangan hukum ini dilakukan atas dasar penghormatan dan keadilan bagi para guru dan ASN yang telah mengabdi untuk negeri.

“Saya tidak akan menjadi advokat seperti sekarang ini tanpa jasa para guru. Kami akan terus berjuang. Kami hanya meminta keadilan,” ujar Usep penuh haru.

Sementara itu, Ketua Umum LBH Pendekar, Hartoni, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi para pensiunan yang justru terlilit utang piutang di masa tua.

Dirinya bersama tim telah menemui tim advokasi dari Teh Rieke Diah Pitaloka di Komisi III DPR-RI dan sedang mempersiapkan langkah lebih lanjut.

“Karena surat audiensi yang kami kirimkan ke Pemprov Jabar tidak kunjung ditanggapi. Sangat disayangkan, padahal ini menyangkut kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa,” tegas Hartoni.

Dirinya juga secara khusus menyampaikan harapan kepada Kang Dedi Mulyadi, selaku Komisaris Utama Bank BJB dan tokoh publik di Jawa Barat.

Hartoni menyebut, kalau KDM dikenal dengan slogan ‘Bapa Aing’, tolong perlihatkan bahwa Bapak memang benar-benar ayah bagi rakyat.

“Perhatikan nasib para guru dan ASN pensiunan ini. Jika mereka masih belum sejahtera, itu tanda kegagalan dalam memimpin,” tutup Hartoni dengan nada penuh keprihatinan.

Loading

Penulis : DK

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Dari Jalanan ke Jurnal Ilmiah, GMNI Unhas Ajak LPPM Garap Riset Marhaen Hingga Scopus
Pejabat Utama Absen, Audiensi SWI Jabar Soal Anggaran Revitalisasi Disdik Bandung Mengambang
Pemkab dan DPRD Pakpak Bharat Bahas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026
Dekatkan Akses Berobat Warga, RSUD Lanto Dg Pasewang Kini Punya Layanan Cathlab
Tinjau Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kapolres Lamsel Bagikan Masker di Palas
PKBM Agung Nugraha Serahkan Buku Ajar, KBM Warga Binaan Rutan Pemalang Dimulai
Buka Ruang Dialog, BPBD Pemalang Ajak Masyarakat Evaluasi Layanan Kebencanaan
Kendaraan Anda Menunggak Pajak? Siap-Siap Terjaring Razia Terpadu di Pakpak Bharat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 22:02 WIB

Dari Jalanan ke Jurnal Ilmiah, GMNI Unhas Ajak LPPM Garap Riset Marhaen Hingga Scopus

Selasa, 8 September 2026 - 20:29 WIB

Pejabat Utama Absen, Audiensi SWI Jabar Soal Anggaran Revitalisasi Disdik Bandung Mengambang

Selasa, 8 September 2026 - 20:17 WIB

Pemkab dan DPRD Pakpak Bharat Bahas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026

Selasa, 8 September 2026 - 18:18 WIB

Dekatkan Akses Berobat Warga, RSUD Lanto Dg Pasewang Kini Punya Layanan Cathlab

Selasa, 8 September 2026 - 17:42 WIB

Tinjau Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kapolres Lamsel Bagikan Masker di Palas

Berita Terbaru

Berita terbaru

Pemkab dan DPRD Pakpak Bharat Bahas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026

Selasa, 8 Sep 2026 - 20:17 WIB