Komisi IV DPRD: Surat Pengantar Pencairan Dana BOS di Kota Tasikmalaya Dihapus 

Rabu, 19 Maret 2025 - 19:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Terkait dengan Rekomendasi atau Surat Pengantar yang di luar regulasi baku di dunia Pendidikan khususnya dalam BOS, mendapatkan perhatian khusus dari Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.

Polemik ini menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Evaluasi Kerja Triwulan 1 antara Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya bertempat di Ruang Rapat 1 Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (19/03/2025).

Habib Qosim Nurwahab selaku anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa dunia pendidikan baik, berjalan, tanpa menambahkan regulasi lain di luar aturan yang baku.

Beredarnya tembusan ke DPRD khususnya ke komisi IV itu bahwasanya ada rekomendasi ataupun surat pengantar dan barusan hasil rapat evaluasi dengan Kadisdik dan jajarannya.

“Alhamdulillah hadir jajaran Kabid, K3S mewakili para kepala sekolah Kota Tasikmalaya dan Dunia pendidikan akan baik, akan jalan, akan bagus kalaupun mengacu kepada regulasi yang ada, tanpa menambahkan regulasi yang lain di luar aturan yang baku,” jelasnya.

Habib menyebut, kesimpulannya pada isu yang rame sekarang itu adalah BOS entah itu pengantar, entah itu rekomendasi dan lain sebagainya itu hasil dari kesepakatan barusan akan di hilangkan atau di hapus selama lamanya.

“Jadi tidak ada rekomendasi atau surat pengantar apapun di luar regulasi yang baku, jadi tidak hanya BOS saja yang di rekomendasikan tapi segalanya yang diluar regulasi baku seperti study tour dan lainnya,” tegas Habib.

Persoalan ini mencuat lantaran ada desakan dari masyarakat Kota Tasikmalaya ke komisi IV salah satunya bertugas untuk mengawasi pendidikan makanya langsung eksekusi dalam rapat evaluasi.

“Alhamdulillah menghasilkan kesimpulan menghapuskan rekomendasi atau surat pengantar apapun selama lamanya yang di luar aturan regulasi yang baku,” pungkasnya.

 

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Bhabinkamtibmas Kuala Cenaku Dorong Warga Budidayakan Timun, Perkuat Ketahanan Pangan
Warmindo Naik Kelas Jadi Ruang Musyawarah, Warga Bojongbata Bongkar Persoalan Kabel dan LPMK
Kecewa Janji Rp650 Juta Tak Terealisasi, Pemilik Lahan Tutup Akses Jalan SMAN 11 Kota Tasikmalaya
Bupati Tasikmalaya Dorong Optimalisasi PAD Berbasis Digital, Integrasi Data Jadi Kunci Peningkatan Pendapatan Daerah
Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Dua Napiter Lapas Kendal Ucapkan Ikrar Setia NKRI
Alamat PKBM Bandar Yaman Dipersoalkan, Data Dapodik dan Pengelolaan BOSP Jadi Sorotan
Residivis Penggelapan Motor Kembali Beraksi, Polsek Candipuro Tangkap Pelaku di Lampung Timur
Modus Mobil Modifikasi, Polres Lamsel Gagalkan Penyelundupan 40,26 Kg Sabu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:44 WIB

Bhabinkamtibmas Kuala Cenaku Dorong Warga Budidayakan Timun, Perkuat Ketahanan Pangan

Kamis, 5 November 2026 - 18:14 WIB

Warmindo Naik Kelas Jadi Ruang Musyawarah, Warga Bojongbata Bongkar Persoalan Kabel dan LPMK

Kamis, 5 November 2026 - 17:52 WIB

Kecewa Janji Rp650 Juta Tak Terealisasi, Pemilik Lahan Tutup Akses Jalan SMAN 11 Kota Tasikmalaya

Kamis, 5 November 2026 - 15:17 WIB

Bupati Tasikmalaya Dorong Optimalisasi PAD Berbasis Digital, Integrasi Data Jadi Kunci Peningkatan Pendapatan Daerah

Kamis, 5 November 2026 - 12:44 WIB

Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Dua Napiter Lapas Kendal Ucapkan Ikrar Setia NKRI

Berita Terbaru