Tasikmalaya, MNP – Permasalahan potongan uang para pensiunan PNS yang menjadi debitur Bank BJB dan Bank Woori Saudara (BWS) belum menemukan titik terang. Padahal persoalan ini sudah digelar audien dengan DPRD fan OJK Tasikmalaya.
LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia yang menjadi pendamping hukum para pensiunan PNS ini menyebut, pihak manajemen Bank BJB dan BWS terkesan membiarkan masalah ini.
Ketua LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia Toni Hartoni mengatakan, seharusnya saat ini sudah deal dengan kesepakatan tempo hari saat audiensi di gedung Banggar DPRD Kota Tasikmalaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya, tapi kenyataannya Perbankan tersebut dalam kenyataannya tidak koperatif dan terkesan mempermainkan aturan yang sudah dibuat bersama,” jelasnya, Selasa (17/09/2024).
Menurut Toni Hartoni, terkadang mempermainkan aturan yang mereka buat dan terkesan mengada-ngada dengan alasan alibi masalah ini aturan ranah sistem perbankan.
Padahal beberapa kali pihak LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia untuk datang ke kantor Perbankan tersebut, tapi tidak dihadiri pimpinan cabang dan terus didelegasikan ke orang itu itu saja.
“Kami menarik kesimpulan, pihak manajemen Bank BJB dan BWS tidak koperatif dalam menyelesaikan masalah ini akan seperti apa? padahal segala kebijakan ada di pimpinan cabang,” cetus Toni Hartoni.
Hal senada dikatakan Hj.Sri salah satu koordinator perwakilan pensiunan. Dirinya beliau berkeluh kesah dengan umur yang sudah tua dan tidak punya keinginan muluk muluk kepada kedua perbankan tersebut.
“Kami hanya ingin berikan hal hal lami sesuai porsinya masing masing, jangan permainkan seenaknya oleh aturan sistem yang anda buat,” keluhnya dengan muka sedih.
Sebagai informasi, Ketua LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia telah memberikan surat resmi ke pihak OJK dan kedua perbankan dengan memberikan deadline waktu batas untuk segera diselesaikan masalah ini dalam waktu tiga hari pasca berita ini diturunkan.
Penulis : Yudi Hernadi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan