Lanjutan Sidang Pasal 167, Penasehat Hukum D Berharap Terdakwa Bebas Tuntutan 

Kamis, 10 Agustus 2023 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Proses persidangan terkait dengan pasal 167 KUHPidana yang melibatkan terlapor inisial “D” dan pelapor inisial “W” kembali digelar.

Kali ini merupakan pembacaan Replik atau balasan secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya atas pembacaan pembelaan Pledoi dari pihak kuasa hukum terlapor, Kamis (04/08).

Ahmad Sidik., S.H selaku Jaksa Penuntut Umum menyampaikan, pihaknya tetap terhadap tuntutan sebelumnya yaitu terdakwa inisial “D” terbukti melakukan perbuatan yang melanggar pasal 167 KUHPidana.

Tapi lanjut Ahmad Sidik, dengan catatan karena sudah ada perdamaian jadi wajib dipertimbangkan dalam amar tuntutannya dan hukuman yang paling pas itu diambil hukuman percobaan.

“Artinya hukuman yang tidak perlu dijalani hukuman pokoknya, tapi dalam masa tertentu terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, nah itu yang lama ditambah dengan perbuatan yang kedua,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Hendi Haryadi S.H sebagai Penasehat Hukum terdakwa juga tetap berpendirian terhadap nota pembelaan Pledoi, karena menurut analisa unsur dari pasal 167 yang terapkan Kejaksaan tidak terpenuhi.

“Kalau menanggapi pihak Kejaksaan terkait tanggapan pledoi, substansinya sama tuntutan dari terdakwa bahwa inisial D itu dianggap bersalah sesuai dengan yang di pasal kan 167 KUHPidana,” terang Hendi.

“Tapi dalam tuntutan tetap saja sama terkait masalah percobaan kita melakukan tanggapannya sama kembali kepada nota pembelaan Pledoi,” sambung dia.

Hendi sendiri berharap majelis hakim bisa lebih obyektif dalam menyikapi juga memutuskan terkait persidangan tersebut.

“Harapan kita terkait persidangan ini mudah mudahan dari majelis hakim bisa lebih obyektif, karena kita juga memiliki analisa yang sangat signifikan terkait dengan unsur unsur yang diterapkan oleh kejaksaan,” harap Hendi.

Karena terang dia, menurut pandangannya, unsur unsur yang diterapkan dalam pasal 167 KUHPidana tidak terpenuhi.

“Jadi harapan terbesar dari kami terdakwa bebas dari tuntutan,” pungkas Hendi.

Sebagai informasi, sidang lanjutan dalam pembacaan putusan akan di laksanakan pada Kamis, (24/08) mendatang.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Epi Mulyana Tekankan Deteksi Dini Kekerasan Anak: Keluarga dan Lingkungan Jangan Tutup Mata
Rampung Renovasi Kubah Masjid Miftahul Jannah, Warga RW 11 Cikiara Padukan Edukasi PPA dan Kegiatan Sosial
Polsek Mangkubumi Gelar Doa dan Tahlilan Kenang Pengabdian Almarhum H. Efri Priyanto
Oknum Kades di Kecamatan Rakit kulim Akui Pungutan PETI Rp5 Juta, Pengepul Rp20 Ribu per Gram
Buntut Insiden di Tugu Kujang, Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf ke Insan Pers
Parang Melukai Pria 79 Tahun di Ampah Kota, Polisi Amankan Terduga Pelaku
Ruko Pasar Cikurubuk Disulap Jadi WC Umum dan Tempat Jual Air, Kok Bisa?
Hafal Al-Qur’an Sambil Nikmati Alam Galunggung, Aksi Keren Kelas Siswa KUCI SMPN 5 Tasikmalaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:55 WIB

Epi Mulyana Tekankan Deteksi Dini Kekerasan Anak: Keluarga dan Lingkungan Jangan Tutup Mata

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:46 WIB

Rampung Renovasi Kubah Masjid Miftahul Jannah, Warga RW 11 Cikiara Padukan Edukasi PPA dan Kegiatan Sosial

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Polsek Mangkubumi Gelar Doa dan Tahlilan Kenang Pengabdian Almarhum H. Efri Priyanto

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:05 WIB

Oknum Kades di Kecamatan Rakit kulim Akui Pungutan PETI Rp5 Juta, Pengepul Rp20 Ribu per Gram

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:58 WIB

Buntut Insiden di Tugu Kujang, Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf ke Insan Pers

Berita Terbaru