Kelompok P3A Kecewa Mendadak Dipotong 4%, Tumpang Tindih antara Pajak dan RAB

Senin, 19 Juni 2023 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Kelompok Petani Pengguna Air (P3A) Program Percepatan Penggunaan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun 2023 yang masih dalam proses pengerjaannya terpaksa harus menelan kekecewaan. Pasalnya, secara mendadak ada pemotongan PPH sebesar 4% dari total pagu Rp.195.000.000.

Pemotongan tersebut dilakukan secara langsung oleh Dinas Pajak melalui Bank BRI sebesar Rp 7.800.000 yang seharusnya ditermin kedua ini tiap kelompok P3A menerima sisa pembayaran berkisar Rp.58.500.000, namun karena dipotong oleh PPH maka sisa yang diterima menjadi Rp 50.700.000.

Kekecewaan yang dirasakan oleh masing masing kelompok di karenakan pemotongan PPH tersebut tidak seperti biasanya yg di lakukan subjek pajak pada umumnya.

Seperti yang diutarakan Tatang Sutarman Ketua kelompok P3A Banyu Lestari Ciromban Sukajaya Bungursari. Pihaknya mengaku sangat kecewa dengan adanya pemotongan tersebut.

“Terus terang kecewa, dikarenakan kami harus melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan RAB dan Spek yang telah ditetapkan oleh konsultan dan volume kontruksi pun di sesuaikan dengan anggaran dari nilai pagu Rp.195 juta,” jelas Tatang Toke sapaan akrabnya ini, Senin (19/06).

Yang membuat anehnya lagi, kelompok sebagai subjek pajak tidak menerima resi pembayaran dari pihak pajak yang notabene itu adalah hak wajib pajak. Bahkan, kelompok pun tidak diberi tahu pemotongan PPH 4% itu bersandar pada SK Kemekeu no berapa dan tahun berapa,” ungkap Tatang Toke sambil mengusap dada.

Menurutnya, pada prinsipnya para kelompok P3AI tidak akan keberatan apabila pemotongan PPH itu dilakukan pada awal perencanaan, sehingga tidak berpengaruh pada RAB dan Spek yang sudah terlanjur di laksanakan.

“Harapan kami dari kelompok P3AI ini pemerintah harus lebih profesional dalam menurunkan program dan anggaran, karena ini uang negara, pihak pajak dan kantor BBWS harus menyampaikan persoalan ini kepada para kelompok, agar kepastian hukum dan transparansi publik berjalan dengan baik,” tandas Tatang Toke. (Red).

 

Loading

Berita Terkait

Mobil Masalah Sistem Elektrikal? Bengkel Kukun Tiga Saudara Mangin Punya Solusinya
Puskesmas Bantar Genjot Capaian Target Program Kesehatan Lewat Evaluasi Lokmin Bulanan
Kejar Target Akhir Tahun, Cecep Nurul Yakin Instruksikan Proyek Jembatan SOR Mangunreja–Setda Dikerjakan 24
Tarung Derajat Kota Tasikmalaya Bidik Tiga Emas di Porprov Jabar XV, 26 Personel Siap Berlaga di Bogor
Perkuat Kamtibmas, Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Tinada Manfaatkan Layanan Lapor Cepat
Kabid GTK Cucu Ano Lesmana Tinjau Uji Kompetensi Jabatan di SMPN 2 Singaparna
Selamatkan 50 Ribu Jiwa, Polda Riau Musnahkan Sabu Senilai Rp19,8 Miliar
Perdana Terapkan Manajemen Talenta, Bupati Tasikmalaya Cecep Lantik 122 Pejabat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:50 WIB

Mobil Masalah Sistem Elektrikal? Bengkel Kukun Tiga Saudara Mangin Punya Solusinya

Rabu, 11 November 2026 - 16:39 WIB

Puskesmas Bantar Genjot Capaian Target Program Kesehatan Lewat Evaluasi Lokmin Bulanan

Rabu, 11 November 2026 - 12:36 WIB

Kejar Target Akhir Tahun, Cecep Nurul Yakin Instruksikan Proyek Jembatan SOR Mangunreja–Setda Dikerjakan 24

Rabu, 11 November 2026 - 12:30 WIB

Tarung Derajat Kota Tasikmalaya Bidik Tiga Emas di Porprov Jabar XV, 26 Personel Siap Berlaga di Bogor

Rabu, 11 November 2026 - 12:06 WIB

Perkuat Kamtibmas, Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Tinada Manfaatkan Layanan Lapor Cepat

Berita Terbaru