Barito Timur, MNP – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Timur Depe meminta Dinas Kesehatan agar mengevaluasi prosedur pengadaan obat yang menyebabkan krisis obat di RSUD Tamiang Layang dan dikeluhkan oleh masyarakat Barito Timur maupun internal rumah sakit sendiri.
“Mungkin direktur, staf (RSUD Tamiang Layang) dan dinas perlu mengevaluasi kerja sama dengan perusahaan obat agar tidak ada kendala (kekosongan obat) lagi dan selalu tersedia, harus ada kerja sama dengan pihak BPJS yang jelas, terkait kekosongan obat bisa diklaim ke BPJS yang pasien tebus diluar,” kata Depe, Minggu 21/01/2024).
“Selanjutnya dinkes (dinas kesehatan) perlu evaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang obat-obatan selaku OPD (perangkat daerah) penanggung jawab,” tambahnya lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Depe menduga kondisi kekosongan banyak jenis obat di RSUD Tamiang Layang saat ini karena anggaran belum tersedia di awal tahun.
Dugaan tersebut berbeda dengan pengakuan dari sumber internal RSUD Tamiang Layang yang mengaku bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah itu memiliki hutang di distributor obat yang belum terbayar sehingga distributor enggan memasok obat-obatan.
“Mungkin karena awal tahun anggaran jadi obat-obatan belum tersedia sepenuhnya,” tutur Politisi Partai Demokrat ini.
Diketahui, RSUD Tamiang Layang saat ini dalam kondisi darurat karena stok berbagai jenis obat kosong. Kondisi ini dibenarkan oleh sumber terpercaya di internal RSUD Tamiang Layang.
“Sudah nggak kehitung (jenis obat yang kosong), cuman salep kudis , panu aja yang mungkin masih banyak,” kata sumber tersebut, Jumat, 19 Januari 2024.
Pada berita sebelum dikatakan, awak media mendapatkan tangkapan layar percakapan dokter dan perawat yang begitu putus asa dengan kondisi ini karena harus membatasi suntikan infus untuk setiap pasien atau bahkan obat yang diresepkan kosong sama sekali di farmasi rumah sakit.
Sumber Borneonews menjelaskan, kondisi logistik RSUD Tamiang Layang semakin parah karena banyak distributor yang tidak mau memasok obat ke RSUD Tamiang Layang akibat hutang obat yang belum dilunasi.
“Sejak adanya surat keputusan akreditasi RS kemarin, yang pegang masalah obat langsung di tangani direktur (RSUD), bukan bidang yanmed atau farmasi lagi,” ungkapnya.
Sumber itu juga menuding direkturnya lebih banyak melakukan perjalanan keluar bersama beberapa bawahan dibandingkan berada di kantor dan membenahi kondisi pelayanan kesehatan yang buruk.
Keterangan sumber internal RSUD Tamiang Layang tersebut selaras dengan hasil investigasi Borneonews selama tiga hari di RSUD Tamiang Layang.
Ketika Borneonews mencoba meminta keterangan semua pasien dengan jenis penyakit yang berbeda, Borneonews mendapatkan keterangan yang seragam bahwa mereka diberi resep oleh pihak farmasi RSUD Tamiang Layang untuk menebus obat di luar karena obat tersebut kosong.
Selama tiga hari penelusuran itu Borneonews mendapati bahwa setiap hari keluarga pasien diminta untuk menebus obat tertentu di luar rumah sakit.
Pengakuan memilukan kadang Borneonews terima dari pasien karena obat yang harus dibeli di luar juga tidak tersedia di apotek atau tokoh obat.
Borneonews telah menerima telepon dari Direktur RSUD Tamiang Layang Vinny Safari yang menjelaskan alasan kondisi yang dialami RSUD Tamiang Layang.
Namun Vinny justru tidak mau klarifikasinya yang telah direkam Borneonews itu diberitakan untuk kepentingan publik atau sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sesuai pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
Penulis : Adi Suseno
Editor : Redi Setiawan
