Tasikmalaya, MNP – Empat LSM yang tergabung dalam Aliansi FAKTA (Forum Anti Korupsi Tasikmalaya), yaitu LSM Berantas, Trinusa, Lakri, dan Sipatutat, menggelar audiensi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Audiensi ini membahas dugaan penyimpangan anggaran terkait keberfungsian 5 terminal penumpang Tipe C di Kota Tasikmalaya, yakni Terminal Cibereum Awipari, Pancasila, Padayungan, Cikurubuk, dan Batu Nungku, Kamis (02/10/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Heri Ahmadi, S.Pd.I, anggota DPRD Drs. H. Ate Tachjan, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya H. Iwan Kurniawan, S.IP., S.H., M.Si.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum LAKRI, Rino Lesmana, mempertanyakan sejauh mana keberfungsian lima terminal tersebut.
Menurutnya, sejak tahun 2021 hingga 2023, anggaran untuk terminal Tipe C terus dikucurkan, namun di lapangan hanya Terminal Cibereum Awipari yang masih berfungsi.
“Yang empat terminal lainnya bagaimana? Padahal dari open data pemerintah, dana APBD masih turun,” ujarnya.
Ketua Umum LSM Berantas, Heri Ferianto, juga menyoroti besarnya nilai anggaran dalam tiga tahun terakhir.
Tahun 2021: Rp232.252.000 untuk pengelolaan terminal, Rp1.270.000.000 (bertambah menjadi Rp1.430.249.000) untuk penertiban izin fasilitas parkir, dan Rp55.300.000 untuk penyediaan angkutan.
Tahun 2022: Rp596.617.500 (bertambah Rp720.856.064) untuk pengelolaan, Rp165.300.000 untuk penyediaan angkutan umum, dan Rp502.567.200 untuk penertiban izin.
Tahun 2023: Rp358.320.000 untuk penertiban izin, Rp213.930.000 untuk pengelolaan, serta Rp289.316.000 untuk penyediaan angkutan.
“Anggaran sebesar itu dialokasikan ke terminal yang mana? Sedangkan yang aktif hanya di Awipari. Belum lagi soal anggaran THL (Tenaga Harian Lepas), fungsinya apa? Sistem kerjanya bagaimana?,” tegas Heri.
Menanggapi hal tersebut, Kadishub H. Iwan Kurniawan menyatakan dirinya baru satu bulan menjabat dan berjanji akan mengevaluasi seluruh program agar sesuai dengan aturan dan fungsi terminal Tipe C sebagaimana mestinya.
Sementara itu, perwakilan LAKRI, Dicky Atmaja, mempertanyakan kepastian hukum anggaran tersebut.
“Apakah ini anggaran nyata atau hanya anggaran kiasan? Karena setiap tahun ada, tapi realitanya terminal terbengkalai,” katanya.
Senada, Irwan Supriyadi (Iwok) menyoroti kejelasan anggaran penyediaan armada dan penertiban izin parkir. “Armada itu harus disewa atau bagaimana? Dan izin parkir ini targetnya berapa persen?” tanyanya.
Ketua Umum TRINUSA, Dede Sukmajaya, menegaskan bahwa kelima terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya tidak efektif dan cenderung mati suri.
“Yang benar-benar eksis hanya Terminal Primajasa dan Terminal Budiman. Bahkan Terminal Indihiang Tipe A pun kini mulai sepi,” ujarnya.
Dede mendesak Walikota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan untuk tegas dalam memulihkan kembali terminal-terminal yang ada.
“Apakah beliau berani menertibkan Terminal Primajasa dan Terminal Budiman? Jangan hanya seremonial saja. Rakyat butuh tindakan nyata untuk membangkitkan perekonomian,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD, H. Heri Ahmadi, mengapresiasi Aliansi FAKTA atas perannya sebagai sosial kontrol.
“Mudah-mudahan dengan adanya audiensi ini, OPD terkait dapat mengevaluasi kinerjanya. Kami di DPRD pun akan turut mengawasi agar ada perubahan signifikan kedepan,” pungkasnya.
Penulis : Lex/DK
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan