Tasikmalaya, MNP – Evaluasi kinerja DPRD kota Tasikmalaya menjelang berakhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi.
Ketua PC PMII kota Tasikmalaya Muhammad Satriana Ilham menyoroti kinerja wakil rakyat yang dihuni oleh 45 anggota.
Meski hanya tinggal beberapa bulan lagi menjabat dan kurang dari dua bulan prosesi pemilihan Legislatif yang baru, seharusnya para rakyat semangat, jangan malah justru kendor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita melihat hari ini banyak anggota DPRD yang tidak lagi berperan sebagai wakil rakyat, mereka hanya berperan sebagai wakil partai yang disibukan dengan hanya berkampanye Partainya di musim politik ini,” kata Muhammad Satriana Ilham, Jumat (29/12/2023).
Seharusnya kata dia, mereka hari ini bekerja dan fokus memberikan evaluasi terhadap pihak eksekutif sebagai fungsi kontroling yang memasuki akhir tahun ini. Pasalnya hari ini PMII melihat banyak dinas dinas bekerja tidak maksimal dan cenderung ugal ugalan.
Selain dari itu, kinerja DPRD juga harus dilaporkan kepada rakyat kota Tasikmalaya, tentang progres dan capaian kinerja yang selama periode 2019-2024, serta menjadi acuan terhadap para Anggota dan Pimpinan Dewan Kedepan.
“Seperti beberapa Perda yang sudah diselesaikan serta hasil pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh DPRD dalam periode 2019-2024,” ujar Muhammad Satriana Ilham.
Belakangan ini juga lanjutnya, juga muncul isu yang kurang baik tentang perilaku dan dugaan menyimpang Pimpinan dan anggota DPRD, dari mulai jarang hadir acara pada acara rapat dan sudah mulai sepinya kantor serta pembahasan lainnya.
“Mereka yang katanya wakil rakyat disibukkan sebagai petugas partainya masing masing, tidaklah mereka menjadi wakil dari rakyat lagi,” cetus Ilham sapaan akrabnya.
PMII berharap, ketua DPRD kota Tasikmalaya bisa bertindak tegas dalam menjalankan tupoksi Legislatif secara benar, jangan sampai menjadi Suul Khotimah.
“Kami berharap para Anggota Dewan segera melaporkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat, agar rakyat mengetahui dan paham apa yang sudah dikerjakan oleh mereka selama ini. Jabatan mereka segera berakhir, nilainya sangat buruk,” ujarnya.
Ilham juga mengaku, selama lima tahun mengamati kinerja DPRD Kota Tasikmalaya secara legislasi, belum ada kebijakan yang memang benar-benar membela rakyat. Melainkan mereka sekedar bersandiwara dalam setiap menjalan tupoksi sebagai wakil rakyat.
“Apa yang telah diperbuat selama lima tahun, belum dirasakan oleh masyarakat terutama dalam membuat payung hukum. Selama ini Perda yang disahkan banyak yang tidak terimplementasikan dengan baik,” ucap Ilham.
Ia menilai, produk hukum yang sudah dibuat serta kebijakan yang telah dilakukan, memang sebuah skenario dalam melaksanakan tugasnya. Padahal, anggaran dan fasilitias yang dinikmati sangatlah besar.
“Heran kenapa tupoksi sebagai anggota dewan tidak kelihatan. Banyaknya pembangunan yang mangkrak itu salah satu lemahnya peran pengawasan DPRD. Berbeda dengan membahasa Perda yang semangatnya karena ada biaya pansus dan SPPD,” tuturnya.
Belum lagi terang Ilham, jika melihat dari budgeting/anggaran yang dimiliki dan yang diatur oleh DPRD, PMII melihat sangatlah tidak efektif dan maksimal dipergunakan.
“Dengan angka yang begitu besarz kita lihat pengelolaannya belumlah maksimal digunakan dan diperuntukkan untuk masyarakat,” tegasnya.
Ilham mencotohkan dari yang sempat viral beberapa bulan kebelakang, betapa besarnya anggaran yang dimiliki oleh ketua DPRD, tapi PMII melihat perannya saat ini sangatlah tidak ada.
“Maka itu, di penghujung tahun ini, PMII menilai kinerja Ketua DPRD kota Tasikmalaya sangatlah Buruk, dan dirasa tidak layak untuk menjadi wakil rakyat, apalagi kalau harus dilanjutkan.
“Kami juga meminta untuk masing masing Partai Politik untuk mengevaluasi kembali kader kadernya, apabila ingin dipercaya oleh rakyat,” tandas Ilham.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan