Ciamis, MNP.com – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menghadiri dan membuka secara langsung rapat koordinasi pengawasan daerah Kabupaten Ciamis tahun 2022 bertempat di Aula Setda Ciamis pada Rabu (21/12/2022).
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala SKPD, Camat dan beberapa perwakilan Kepala Desa serta dihadiri pula oleh Kapolres Ciamis dan Perwakilan Kajari Ciamis selaku narasumber dalam kegiatan tersebut.
Bupati Ciamis dalam sambutannya menyampaikan untuk tertibnya adminstrasi dan tata kelola keuangan daerah perlu adanya bimtek atau diklat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terlebih di tingkat Desa atau kelurahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat prihatin beberapa desa ada yang berlanjut permasalahan hukumnya, tentu hal ini karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam memahami peraturan perundang-undangan dengan baik,” ucapnya.
“Sehingga kami berharap 2023 nanti, perbanyak kegiatan bimtek-bimtek peningkatan SDM terutama di tingkat Desa atau Kelurahan,” tambah Bupati.
Menurutnya, tidak sedikit para perangkat desa yang tidak memahami dan bahkan tidak mau tahu tentang peraturan perundang-undangan yang ada.
“Kedepan para SKPD harus rajin memberikan masukan kepada para aparat desa terutama tentang tertib administrasi,” ucapnya.
Meski begitu, Bupati Herdiat mengungkapkan rasa bangganya dan mengapresiasi para Kepala OPD beserta jajarannya atas kinerjanya yang luar biasa di tahun 2022 ini.
“Selama tahun 2022 kinerja bapak ibu sekalian luar biasa, sekalipun tujuan kita bukan untuk mendapat sebuah penghargaan akan tetapi bagaimana dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
Bupati berharap, apa yang telah dicapai saat ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik.
“Secara normatif tujuan kita bukan untuk mendapatkan penghargaan atau medali, tapi kalaupun mendapat penghargaan itu adalah bonus, karena yang utama adalah melayani masyarakat, ” kata Bupati.
Sekretaris Inspektorat Ciamis H. Dodi Nurdyanto melaporkan salah satu dasar hukum kegiatan tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Darah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.
“Tujuan kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kegiatan pengawasan, baik yang dilakukan oleh BPK RI, Inspektorat Provinsi maupun inspektorat kabupaten Ciamis,” ucapnya.
Selain itu juga untuk meningkatkan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan dari BPK RI, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Ciamis. (Wk)
*PROKOPIM CIAMIS*
