50+ Hektare Eks MJAP di Bartim Terbakar, Penegakan Hukum Kini Diuji

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BARITO TIMUR, MNP — Kebakaran melanda kawasan eks perkebunan kelapa sawit PT Mitra Jaya Agro Palma (MJAP) seluas 5.052,23 hektare di Bambulung, Kecamatan Pematang Karau,Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Luasan area yang terbakar sementara diperkirakan telah mencapai lebih dari 50 hektare.

Kawasan tersebut saat ini disebut dikelola PT Agrinas Palma Nusantara bekerja sama dengan PT Barito Palm Oil sebagai vendor.

Kebakaran menjadi sorotan karena terjadi di area dengan karakteristik lahan yang disebut merupakan lahan gambut.

Kondisi di lapangan dilaporkan tidak mudah dikendalikan. Kobaran api masih muncul di sejumlah titik, sementara kepulan asap tebal terus membumbung dari kawasan yang terbakar.

Karakteristik lahan gambut membuat penanganan kebakaran menjadi tantangan tersendiri. Api dapat menjalar di bawah permukaan dan menyisakan titik panas meskipun kobaran di permukaan telah berhasil dipadamkan.

Lebih dari 50 Hektare Terbakar, Penyebab Api Dipertanyakan.

Besarnya luasan area yang terbakar kini menempatkan persoalan tersebut bukan sekadar sebagai peristiwa kebakaran biasa.

Pertanyaan mengenai dari mana api bermula, apa penyebabnya, bagaimana api dapat meluas hingga lebih dari 50 hektare, serta bagaimana pengelolaan dan pengawasan kawasan tersebut dilakukan menjadi hal yang perlu dijawab secara terang.

Terlebih, kawasan yang terbakar merupakan eks areal perkebunan dengan luasan mencapai ribuan hektare dan kini berada dalam pengelolaan pihak tertentu.

Namun, penyebab kebakaran maupun pihak yang harus bertanggung jawab belum dapat disimpulkan tanpa hasil penyelidikan resmi.

Penegakan Hukum Kini Diuji

Dengan luasan kebakaran yang telah mencapai lebih dari 50 hektare, perhatian publik kini mengarah pada aparat penegak hukum.

Apakah peristiwa tersebut akan berhenti sebagai penanganan kebakaran dan pemadaman api, atau berkembang menjadi penyelidikan dugaan tindak pidana, masih menunggu hasil pemeriksaan aparat.

Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana harus didasarkan pada bukti, termasuk pemeriksaan lokasi kejadian, penelusuran titik awal api, keterangan saksi, kondisi dan status kawasan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab atas pengelolaannya.

Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, proses selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila penyebab kebakaran belum dapat dibuktikan, maka tidak tepat menunjuk pihak tertentu sebagai pelaku atau pihak yang bertanggung jawab sebelum proses hukum memberikan kepastian.

Asap Masih Mengepul

Sementara itu, kondisi di lokasi kebakaran masih menjadi perhatian. Kepulan asap tebal dilaporkan terus muncul dari kawasan yang terbakar dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Besarnya luasan lahan yang terbakar sekaligus menjadi ujian terhadap efektivitas penanganan kebakaran, pengawasan kawasan, serta penegakan hukum apabila nantinya ditemukan adanya unsur pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi terverifikasi mengenai adanya tersangka dalam perkara kebakaran eks lahan MJAP tersebut.

Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab kebakaran, hasil penyelidikan lapangan, serta langkah hukum yang akan diambil apabila ditemukan unsur pidana.

Loading

Penulis : Tim Liputan (Yulius Yartono/Adi Suseno/Anugrah)

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

FATAS dan Bikers Advokat Tasikmalaya Perkuat Soliditas, Bawa Pesan Tertib Lalu Lintas
Puluhan Pekerja Masuki Lahan PT SBL Inhu, Dasar Hukum KSO Agrinas-Java Victory Dipertanyakan
Dodi Nefeldi Sosialisasikan Ranperda Perlindungan Perempuan di Teluk Sungkai
Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Polsek Kuala Cenaku Dorong Ketahanan Pangan di Tanjung Sari
Aliansi UMKM Bogor Raya Demo BRI KCP Sindang Barang, Desak Bank Jangan Persulit KUR
Aliansi Gemarindra Kepung Gedung DPR-RI dan BPK, Desak Audit Tiga Nama Pejabat
Kuasa Hukum Kings Family Karaoke Tegaskan Siap Tempuh Jalur Hukum Jika Terjadi Penutupan
Dualisme Manajemen Plus Kepemimpinan di Terminal Bubulak Diduga Memicu Masalah Kompleks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 18:17 WIB

FATAS dan Bikers Advokat Tasikmalaya Perkuat Soliditas, Bawa Pesan Tertib Lalu Lintas

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:41 WIB

Puluhan Pekerja Masuki Lahan PT SBL Inhu, Dasar Hukum KSO Agrinas-Java Victory Dipertanyakan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:25 WIB

Dodi Nefeldi Sosialisasikan Ranperda Perlindungan Perempuan di Teluk Sungkai

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:12 WIB

50+ Hektare Eks MJAP di Bartim Terbakar, Penegakan Hukum Kini Diuji

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:52 WIB

Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Polsek Kuala Cenaku Dorong Ketahanan Pangan di Tanjung Sari

Berita Terbaru