PKS Kritik Jokowi Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Segalanya

Selasa, 24 Mei 2022 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Potrer Jakarta – Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menangani distribusi minyak goreng.

Menurut Mardani, keputusan Jokowi kali ini hanya semakin menguatkan sebutan yang ditujukan pada Luhut sebagai menteri segala urusan. Ihwalnya, tak hanya minyak goreng, Luhut juga telah diserahkan tugas mengurus Pandemi Covid-19.

“Kian menguatkan posisi Pak LBP. Istilah menteri segala urusan kian terasa,” ungkap Mardani, Selasa (24/5).

Menurut Mardani, langkah Jokowi ini membuat jalannya pemerintah tidak sehat secara keorganisasian. Meski demikian, Mardani menegaskan keputusan itu merupakan hak prerogatif presiden.

“Tapi itu hak presiden, [meskipun] secara organisasi tidak sehat,” ujar Ketua DPP PKS.

Sejauh ini, Mardani menilai Presiden Jokowi mestinya bisa memberdayakan menterinya secara lebih merata. Terlebih, tiap menteri memiliki kemampuan dan portofolio yang berbeda dalam menjalankan tugasnya.

Menugaskan menteri yang tak sesuai dengan fungsinya, dinilai Mardani, dapat mengacaukan pengaturan pemerintahan.

“Presiden mestinya lebih memberdayakan semua [menteri], karena sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Luhut untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Jokowi beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya.

“Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya,” tutup Jodi. (Net)

Loading

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sat Reskrim Polres Bekali Darmawanita Persatuan Pakpak Bharat Cara Penanganan KDRT
Polres Garut Adakan Tes Urin, Pastikan Anggota Bebas Narkoba
Polres Garut Gelar Program Polisi Sahabat Anak Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini
Lantik Penjabat Desa, Marwan Mansyur: Layani Masyarakat dengan Maksimal 
Polsek Malangbong Polres Garut Tindak 5 Unit Motor Knalpot Brong
BEM PTNU Apresiasi Ditresnarkoba Polda Jabar Gerebek Pabrik Narkoba di Kota Tasikmalaya
Paslon Nomor Urut 2 Jalankan Program Prioritas 100 Hari Jika Terpilih Nanti
Paslon Bupati Nomor Urut 3 Tegaskan Visi Misi Atas Dasar Analisis, Konsisten Saat Terpilih

Berita Terkait

Rabu, 13 November 2024 - 15:16 WIB

Sat Reskrim Polres Bekali Darmawanita Persatuan Pakpak Bharat Cara Penanganan KDRT

Rabu, 13 November 2024 - 12:01 WIB

Polres Garut Adakan Tes Urin, Pastikan Anggota Bebas Narkoba

Rabu, 13 November 2024 - 11:51 WIB

Polres Garut Gelar Program Polisi Sahabat Anak Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 13 November 2024 - 09:30 WIB

Lantik Penjabat Desa, Marwan Mansyur: Layani Masyarakat dengan Maksimal 

Selasa, 12 November 2024 - 18:13 WIB

Polsek Malangbong Polres Garut Tindak 5 Unit Motor Knalpot Brong

Berita Terbaru

Berita terbaru

Polres Garut Adakan Tes Urin, Pastikan Anggota Bebas Narkoba

Rabu, 13 Nov 2024 - 12:01 WIB

Berita terbaru

Polsek Malangbong Polres Garut Tindak 5 Unit Motor Knalpot Brong

Selasa, 12 Nov 2024 - 18:13 WIB