Nekat Abaikan Police Line, Tambang Emas Ilegal di Areal PT Antam Pongkor Diduga Dilindungi

Senin, 16 November 2026 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, MNP – Kegaduhan di seputar areal tambang Emas Pongkor, di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor-Jabar, kembali terjadi.

Mencuat di pemberitaan sejumlah media massa online yang tergabung dalam sebuah organisasi professi PERS, serta di beberapa media massa yang tergabung di afiliasi organisasinya itu. Yang pada umumnya ikut memuat rilis berita resmi dari Organisasi tersebut, yakni Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI), di media massanya masing-masing, antara Sabtu hingga Minggu hari ini (14-15 November 2026).

FWJI baru saja menerbitkan laporan hasil investigasi mereka, terkait kembali maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di areal konsesi tambang PT. Aneka Tambang Tbk – UBPE Pongkor, di wilayah Kecamatan Nanggung, Kab Bogor.

Pemberitaan tersebut mencuat pada 14–15 November 2026, berdasarkan penyusuran tim investigasi dari FWJI Korwil Kabupaten Bogor, serta pernyataan resmi dari Ketua Umum FWJI, Mustofa Hadi Karya alias Opan. Yang menyatakan bahwa indikasi pencurian material Emas di wilayah konsesi BUMN tersebut, diduga kembali marak itu sudah berlangsung lama.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari sejumlah sumber sekitar lokasi PETI, yakni lokasi Level 701 di Blok Ciurug, wilayah Desa Malasari, Nanggung-Kab. Bogor. Yang menyebut bahwa kembali ramainya lokasi aktivitas PETI tersebut, tidak lepas dari seorang pemodal besarnya, yang beroperasi di lokasi tadi.

Masih menurut sumber tersebut, ada sekitar 10 Lobang PETI sebenarnya sudah resmi ditutup oleh APH Polda Jabar dengan garis polisi (Police Line), sejak bulan Juli yang lalu. Tapi masih ada beberapa lobang di antaranya yang beroperasi hingga kini, termasuk Lobang yang diduga ditambang pihak pemodal besar berinisial (PDR alias FDL) tersebut, dikenal sebagai pemain besar oleh warga sekitar.

Selain itu, disinyalir kerap juga mengordinir pemain lain, yang ingin masuk ke arealnya tersebut melalui “Lobang Tikus” di wilayah Blok Cikuya, Pabangbon, di Desa Malasari. Dengan mengutip biaya kordinasi bernilai fantastis ke para penambang lain tersebut, demikian menurut warga (sumber informasi : red) yang minta dirahasiakan identitasnya itu.

Bahkan ada hal mencengangkan disampaikan sumber info itu, dia menyebutkan, ada Perwira tinggi berbintang Satu, dari wilayah hukum Polda Jabar, yang diduga melindungi aktivitas PDR (alias) FDL tersebut, yang membuatnya lebih berani dan leluasa menjalankan aktivitasnya tersebut. Hal tersebut disampaikannya ke Tim Investigasi FWJI, di sekitaran lokasi, Kamis (12/11/2026) yang lalu.

Dan benar saja, saat tim investigasi FWJI datangi lokasi dimaksud, tengah ada kesibukan aktivitas penambangan, meskipun masih tampak terpasang garis polisi di sana.

Sikon tersebut memicu dugaan, terjadinya pembiaran dan adanya intervensi oknum APH yang memiliki power lebih kuat, dari kalangan aparat di wilayah hukum setingkat Polsek/Polres.

Dari kondisi tersebut tadi, Ketua Umum FWJI, Opan, mengaku menyayangkan atas dugaan keterlibatan si oknum aparat, maupun penambang ilegal seperti itu, yang berani juga tega, mengabaikan hukum dan aturan yang berlaku demi keuntungan pribadi serta kelompoknya.

“Sangat disayangkan, jika ada pihak yang berani itu, mempermainkan hukum dan aturan yang berlaku, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya, ambil kekayaan alam negara ini tanpa prosedur yang sah. Sementara Presiden Kita, telah tegaskan komitmen untuk memberantas para mafia tambang ilegal dan pihak-pihak yang menjadi bekingnya.” tandas Opan, dalam keterangan PERS nya di Jakarta, hari Sabtu (14/11/2026) kemarin.

Opan menilai, persoalan tersebut bukan masalah lokal atau regional Bogor, tapi sudah harus menjadi persoalan Nasional yang wajib segera dituntaskan, terutama jika benar telah melibatkan sosok oknum Perwira Tinggi dari Polda Jabar, yang notabene nya sosok APH berpengaruh, karena itu berarti, dirinya telah menyalah gunakan wewenangnya.

Untuk itu, Opan pun meminta para pihak yang diduga sudah membekingi aktivitas tak resmi tersebut, agar mau menghentikan praktiknya dan mengembalikan hak Negara, yang diambilnya secara tidak sah.

Opan pun menambahkan bahwa, mestinya Aparat Penegak Hukum (APH) di negara hukum ini bekerja sesuai amanat konstitusi untuk menjaga Marwah institusinya, terlebih lagi ketika publik Negeri Kita kini, menanti ketegasan sikap Kapolri baru dalam penegakan supremasi hukum di Negara Kita ini.

Opan pun mengingatkan, kalangan manajemen di internal PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor, sebagai pemegang (IUP), untuk segera lakukan evaluasi kinerja dan loyalitas dari internalnya, untuk dapat memastikan tak adanya oknum pegawai Antam, yang malah bekerjasama dengan para penambang ilegal, termasuk di lokasi exploring Level 701 itu.

“Negara harus selalu ada atau hadir sesuai amanat UUD’1945, bahwa seluruh harta kekayaan alam Kita itu dikuasai serta dikelola oleh negara, dan semata mata untuk kemakmuran Rakyat Negara ini, bukan untuk dinikmati segelintir orang saja,” pungkasnya.

Melalui pernyataan sikap Opan tersebut, dirinya itu jelas mendorong/support kalangan APH untuk mau dan mampu menindak ke para pelaku PETI, dengan tegas, prosedural, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan ketentuan sanksi hukum pidana disertai dendanya yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU MINERBA). Demikian yang disoroti Ketum FWJI terkait aktivitas ilegal dari para pelaku PETI di areal PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor.

Untuk diketahui pembaca setia MN POTRET, bahwa substansi di pemberitaan kali ini, sebelumnya telah ditayangkan di sejumlah media yang tergabung di organisasi professi PERS (FWJI), serta afiliasi FWJI dari lintas organisasi dan lintas media massa juga.

Hal tersebut berdasarkan informasi yang diberikan Ketua Umum FWJI, Opan, melalui telepon What’s App pribadinya tadi Pagi. Sejumlah portal berita itu antara lain :

• Situs Resmi FWJI. Yang menerbitkan artikel yang berjudul Ketum FWJI Sebut ada Orang Kuat Dibalik Penambangan Emas Ilegal Gunung Pongkor* pada situs : *FWJI.or.id.

• Kicau News. Mengulas pelanggaran garis polisi melalui laporan berjudul : Tambang Ilegal Gunung Pongkor Milik PDR Abaikan Police Line, Ketum FWJI : Ada Yang Beckingi Orang Kuat di situs : KicauNews.com.

• Kupas Merdeka. Menyoroti lokasi spesifik tambang di dalam berita berjudul :Meski Sudah Dipasang Police Line, Aktivitas PETI di Level 701 PT Antam Pongkor Diduga Terus Berjalan di situs : KupasMerdeka.com.

• Warta News TV. Mempublikasikan sorotan Ketua Umum FWJI dalam artikel : KETUM FWJI SOROT TAMBANG EMAS ILEGAL GUNUNG PONGKOR : LOBANG DIDUGA MASIH BEROPERASI MESKI DIPASANG POLICE LINE* di : WartaNewsTV.com.

• Ambarita News & Rakyat Merdeka News. Turut menyiarkan : Pernyataan PERS FWJI terkait desakan penindakan hukum kepada aparat penegak hukum di situs berita : AmbaritaNews.com dan RakyatMerdekaNews.co.id.

• Media Arus Utama Lainnya. Sejumlah Portal Berita Regional seperti : PojokSatu Jabar dan ArahKata Pikiran Rakyat juga ikut mengutip temuan FWJI tersebut.

Seluruh media tersebut mengangkat beberapa temuan dan tuntutan kunci dari pihak FWJI berikut ini :

• Pengabaian Garis Polisi. Sekitar 10 lubang tambang ilegal di kawasan Level 701 PT. Antam-UBPE Pongkor : Sebenarnya sudah ditutup dan dipasangi Police Line oleh Polda Jawa Barat, sejak Juli 2026 lalu, namun diduga kuat masih beroperasi hingga November 2026.

• Dugaan Keterlibatan Pemodal dan Bekingnya. Pemberitaan secara spesifik menyoroti sosok pemodal besar berinisial H. PDR (Haji Padri) alias (Haji Fadli), yang diduga bisa leluasa beroperasi, karena ada perlindungan dari oknum perwira tinggi di lingkungan kepolisian Jawa Barat.

• Desakan untuk Evaluasi Internal serta Penegakan Hukum. FWJI mendesak manajemen PT. Antam Tbk-UBPE Pongkor, untuk membersihkan Oknum Pegawai Internal yang diduga ikut “bermain” dengan para Penambang Liar (gurandil). FWJI juga meminta Aparat Penegak Hukum menjerat para pelaku, sesuai UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020).

Hingga berita ini diturunkan, Tim Redaksi media ini masih jalankan upaya untuk mendapat keterangan dari pihak PT. Antam Tbk-UBPE Pongkor, para pihak APH terkait, serta pihak PDR (alias FDL) sebagai Bos Besar para penambang.

Redaksi media pun tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak tersebut, buat menggunakan hak jawab atau klarifikasi mereka, demi keberimbangan dari pemberitaannya, sesuai amanat konstitusi Kami, yakni UU No. 40/1999, tentang Kemerdekaan dan Perlindungan PERS Indonesia.

 

 

 

Loading

Penulis : Red

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing
Puncak HKN ke-62, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:23 WIB

Nekat Abaikan Police Line, Tambang Emas Ilegal di Areal PT Antam Pongkor Diduga Dilindungi

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:32 WIB

SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB