Tasikmalaya, MNP – Polemik pengadaan mobil dinas baru untuk istri Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menuai sorotan dari publik.
Kritikan tajam paling keras datang dari Ketua Perhimpunan Mahasiswa Independen Tasikmalaya (PAMIT), Ujang Amin yang menyebut kebijakan tersebut tidak masuk akal di tengah belum tuntasnya kasus hilangnya 48 unit kendaraan dinas milik Pemkot.
Ujang mempertanyakan urgensi dan etika pengadaan mobil dinas untuk istri pejabat di saat aset negara yang seharusnya menjadi prioritas justru belum ditemukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini ibarat rumah kebakaran tapi malah beli sofa baru,” sindir Ujang Amin dalam keterangannya kepada media, Kamis (22/5/2025).
Dirinya sebagai pelapor hilangnya mobil dinas, berdasarkan temuan BPK tahun 2023, baru saja dimintai keterangan resmi oleh pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tasikmalaya Kota.
Berdasarkan data yang dihimpun PAMIT, dari 48 kendaraan dinas yang tercatat dalam laporan, sementara ini ada 8 kendaraan yang belum bisa diidentifikasi keberadaannya.
“Sementara dari pihak Tipikor sendiri baru mendapatkan informasi dari BPKAD bahwa yang belum bisa diidentifikasi hanya 4 kendaraan. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan data, yang seharusnya segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ujang Amin mendesak Tipikor Polres Tasikmalaya Kota untuk mempercepat proses penyelidikan agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak.
Ia juga menegaskan bahwa publik berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya puluhan kendaraan dinas tersebut.
PAMIT menegaskan, penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan tuntas. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Tangkap dan adili siapa pun yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangannya.
“PAMIT, mahasiswa dan masyarakat Tasikmalaya akan terus mengawal kasus ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan,” pungkasnya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan