Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Beri Batas Seminggu Terkait Polemik Tanah Ruslah 

Tasikmalaya, MNP – Dodo Rosada selaku ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya menanggapi polemik antara ahli waris Bapak Muhamad dengan pihak Pemkot Tasikmalaya terkait Tanah Ruslah yang kini digunakan Dinas Perhubungan.

Dodo menyebut, ketidakhadiran Dinas PUTR dan Dishub, pihak DPRD masih mempertanyakan, pasalnya sampai audiens berakhir dengan di reschedule ulang dari Dinas tersebut tidak konfirmasi.

“Kami Sendiri mempertanyakan dengan ketidak hadiran dinas dinas tersebut, khususnya Dinas PUPR tidak ada konfirmasi padahal yang mengundang itu ketua dewan,” kata Dodo pasca Audiens antara DPD Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Kota Tasikmalaya selaku penerima kuasa dari Ahli waris Bapak Muhamad.

Untuk rencana selanjutnya, DPRD dari komisi I akan mengadakan rapat Komisi hasil pertemuan dengan pihak pemohon yang di saksikan pihak pemerintah baik Kesbangpol maupun BPKAD tadi.

“Adapun waktu untuk reschedule itu kita memberi waktu batas satu Minggu, jika tidak ada perkembangan atau tidak ada progres, maka kami akan mengundang langsung pihak dinas tersebut,” ujarnya.

Disinggung rencana pihak kuasa ahli waris akan menyegel tanah Ruslah yang kini di tempati oleh Dinas Perhubungan,  Dodo menanggapi bahwa pada prinsipnya DPRD memperjuangkan masyarakat.

“Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah maka pemerintah harus pro aktif, tidak diskriminatif,” pungkas Dodo.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan