GARUT, MNP – Dari ketidak pastian kemitraan antara sekolah dan media di Kabupaten Garut semakin berkembang.
Saat dikonfirmasi mengenai sikap sekolah terhadap kerja sama dengan wartawan, pihak Humas SMAN 10 Garut justru memperlihatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp, yang mencantumkan nama SMAN 1 Garut.
Dalam isi percakapan tersebut tertulis pernyataan, “Di SMAN 1 mah tos di stop.” Kalimat itu didugaj merujuk pada penghentian kerja sama dengan media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi lanjutan dalam chat menyebutkan bahwa kebijakan awalnya hanya berlaku untuk media online, yang dikaitkan dengan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari BPK pada Oktober 2025.
Disebutkan pula bahwa pada awal Desember 2025, sejumlah sekolah—including SMAN 1 Garut—dipanggil untuk menjalani audit penggunaan dana BOS dan BOPD.
Dalam agenda tersebut, pihak yang hadir dari SMAN 1 Garut antara lain bendahara, kepala sekolah, serta mantan Plt. kepala sekolah tahun anggaran 2025.
Muncul Dugaan “Efek Domino” Yang menjadi perhatian, saat dikonfirmasi soal kemitraan media di SMAN 10 Garut, jawaban yang muncul justru merujuk pada kebijakan di SMAN 1 Garut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan : Apakah ada kebijakan kolektif antar sekolah ? Ataukah keputusan tersebut bersifat internal namun berdampak luas?
Jika benar terdapat kesimpulan internal bahwa sekolah “tidak boleh lagi memberi peluang kepada media/wartawan,” maka publik patut bertanya apakah kebijakan tersebut merupakan rekomendasi resmi auditor atau interpretasi sepihak pasca audit.
Transparansi Dana Publik Jadi Sorotan
Dana BOS dan BOPD merupakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.
Dalam prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan dana publik harus terbuka dan dapat diakses informasinya oleh masyarakat, termasuk melalui peran media.
Sikap tertutup terhadap media berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, apalagi jika kebijakan tersebut muncul setelah proses audit keuangan.
Penulis : M.Karno
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan