TASIKMALAYA, MNP – Memasuki usia ke-25 tahun Kota Tasikmalaya, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra kembali menjadi sorotan.
Dua tahun perjalanan kepemimpinan tersebut dinilai perlu diukur bukan semata dari target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, melainkan juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, menyoroti sejumlah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Asep, masih menyisakan persoalan, mulai dari disparitas pendidikan hingga belum terlihatnya indikasi konkret keberhasilan program pencetakan sumber daya manusia unggul di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep seusai mengikuti rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya Tahun 2026, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Asep, sejumlah target pembangunan perlu dievaluasi secara terbuka agar tidak berhenti sebagai capaian administratif di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Berbicara beberapa target RPJMD, banyak yang hari ini menurut Asep, belum relevan dengan kondisi di lapangan.
“Misalnya, disparitas pendidikan yang masih terlihat antara wilayah perkotaan dan daerah. Kondisi ini berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama dalam pelaksanaan sistem dan kebijakan pendidikan,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung program pencetakan sumber daya manusia unggul yang dikenal dengan istilah Tasik Pelak. Menurutnya, hingga saat ini ia belum melihat indikasi keberhasilan program tersebut secara konkret di lapangan.
“Kalau di atas kertas mungkin ada, tetapi saya belum melihat indikasinya secara nyata di lapangan,” ujarnya.
Catatan tersebut, kata Asep, bukan semata-mata persoalan ada atau tidaknya program pemerintah, melainkan menyangkut sejauh mana program tersebut dijalankan secara konsisten, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di luar persoalan target pembangunan, Asep menilai komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan RPJMD.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kelompok mahasiswa, pelaku usaha, serta berbagai lembaga lainnya diperlukan agar agenda pembangunan berjalan searah dengan visi dan misi kepala daerah.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang partisipasi publik, sekaligus membangun komunikasi yang efektif agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi konflik atau polemik berkepanjangan.
“Kesuksesan program-program tersebut tentu yang paling utama ditunjang oleh komunikasi yang baik antara wali kota dengan berbagai stakeholder atau lembaga untuk mencapai target RPJMD,” katanya.
Asep menilai, persoalan yang muncul di tengah masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya dalam membangun pola komunikasi yang lebih responsif dan preventif.
Ia mencontohkan dinamika yang melibatkan kelompok Cipayung menjelang momentum Hari Jadi Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, persoalan semacam itu berpotensi dihindari apabila pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif dan membuka ruang komunikasi sejak awal.
“Persoalan yang muncul di masyarakat sebenarnya bisa diantisipasi apabila langkah-langkah preventif dilakukan oleh pemerintah kota,” tegasnya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada persoalan perizinan dan pengelolaan kawasan Dadaha yang, menurut Asep, berulang kali menjadi bahan audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya.
Ia mempertanyakan mengapa sejumlah persoalan yang berkembang di masyarakat terus berujung pada forum audiensi legislatif, padahal sebagian di antaranya dinilai dapat ditangani lebih awal melalui respons pemerintah yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi antar pihak.
Asep berpandangan, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap persoalan publik. Dengan demikian, setiap persoalan tidak harus menunggu berkembang menjadi polemik besar sebelum mendapatkan penanganan serius.
“Saya yakin kalau pemerintah kota, khususnya Pak Viman, cepat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, tentu persoalan itu tidak akan berlarut-larut,” ujarnya.
Catatan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terselenggaranya program maupun agenda seremonial.
Kemampuan merespons keluhan masyarakat, menyelesaikan persoalan lintas sektor, dan menjaga kepercayaan publik juga menjadi bagian penting dari kinerja kepala daerah.
Saat dimintai tanggapan mengenai ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya, Asep menyebut dirinya memperoleh informasi bahwa gubernur memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Namun, ia menilai kehadiran atau ketidakhadiran gubernur tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai keberhasilan momentum peringatan hari jadi maupun hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota.
“Yang saya tahu, katanya KDM ada kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak jadi datang ke Kota Tasik,” ungkapnya.
Asep menegaskan, hal yang lebih penting adalah sejauh mana hubungan pemerintah kota dan pemerintah provinsi mampu menghasilkan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengaku belum melihat secara jelas implikasi positif yang dapat diukur hanya dari kehadiran gubernur dalam acara tersebut. Menurutnya, substansi hubungan antar pemerintahan harus tercermin dalam dukungan nyata terhadap pembangunan daerah.
“Yang paling penting adalah apakah kehadiran itu berimplikasi positif terhadap pembangunan atau tidak. Selama ini, menurut saya, di tingkat provinsi cenderung berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Terkait aspek formal rapat paripurna, Asep menilai ketidakhadiran gubernur tidak menjadi persoalan utama sepanjang persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi.
“Menurut saya, yang paling penting, syarat sah paripurna tadi sudah legal,” tandasnya.
Peringatan seperempat abad Kota Tasikmalaya semestinya tidak hanya menjadi ruang perayaan perjalanan daerah, tetapi juga momentum untuk menguji konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Catatan Fraksi PKB tersebut menempatkan sejumlah pertanyaan mendasar di hadapan pemerintah kota.
Sejauh mana target RPJMD telah diwujudkan, bagaimana ketimpangan pendidikan ditangani, apa bukti konkret keberhasilan program unggulan, serta seberapa cepat pemerintah merespons persoalan masyarakat.
Evaluasi itu penting agar pembangunan tidak hanya terlihat dalam dokumen perencanaan dan laporan capaian, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan semata-mata banyaknya program yang diumumkan, melainkan kemampuan merealisasikan janji, menyelesaikan persoalan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan perubahan yang terukur.
Memasuki usia ke-25 Kota Tasikmalaya, publik tentu berhak menagih bukan sekadar target, melainkan bukti. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang apa yang direncanakan pemerintah, tetapi juga tentang apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan masyarakat.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan