Barito Timur, MNP – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta Pemerintah kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) Evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu disampaikan pada rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025.
Pada rapat tersebut, H. Rayesnan, SE.MAP sampaikan pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa poin penting yang disampaikan dihadapan pihak Eksekutif dan seluruh anggota dewan pada Rapat Paripurna, Selasa (11/11/2025).
“Ijinkanlah kami mengajak segenap hadirin pada saat ini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri Agenda Rapat Paripurna XI masa Sidang I Tahun Sidang 2025 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rayesnan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyimak dan mempelajari penjelasan pidato pengantar kepala daerah pada rapat paripurna sebelumnya megenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026.
Dirinya juga menyebutkan bahwa dari fraksi PDI Perjuangan sangat apresiatif dan mendukung terhadap penyampaian terhadap Penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun
anggaran 2026 dan berharap RAPBD ini bisa untuk terus memperkuat PAD agar kabupaten Barito Timur Ini semakin mandiri secara ekonomi, serta menjadi momentum memperkuat hasil-hasil pembangunan sekaligus mempersiapkan arah baru Pembangunan Daerah, Efisien, Efektifitas, dan transparansi keuangan Daerah, yang mana telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Timur, mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.
“Saudara, Bupati, Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat, memperhatikan 4 (empat) Poin Utama strategi dalam menghadapi kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah dan sebagaimana tema pembangunan tahun ini, strategi menghadapi kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah untuk memperkuat kemandirian Fiskal dan ketahanan Ekonomi daerah,” tutur Rayesnan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan dapat lebih dioptimalkan peningkatan PAD serta meminta Pemerintah daerah melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, termasuk kemungkinan restruktusrisasi atau revitalisasi agar tidak menjadibeban keuangan.
Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan Aset Daerah supaya segera di maksimal Aset Daerah jangan hanya menjadi catatan Administrasi, tetapi harus menjadi Sumber pendapatan Baru.
“Sidang dan hadirin yang terhormat, mengakhiri pemandangan umum ini, Kami Fraksi PDI Perjuangan menerima Nota keuangan RAPBD Tahun 2026 untuk selanjutnya dapat dibahas pada tahap berikutnya, sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kita masing-masing,” ujarnya.
Sementara, Bupati Bartim, M. Yamin didampingi wakil Bupati Bartim, Adi Mula Nakalelu menjelaskan bahwa Pemkab Bartim menerima usulan dan pandangan umum fraksi dewan terkait kinerja dan optimalisasi anggaran keuangan daerah yang kedepannya akan dievaluasi agar lebih baik lagi.
“Rapat ini berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan sama-sama kita simak apa yang sudah kami lakukan jawaban kepala daerah itu sudah jelas. Dan kita berharap dengan kondisi keuangan transfer daerah ini yang lumayan pemangkasannya sehingga kita harus menyesuaikan,” jelas Yamin.
Orang nomor satu di bumi yang berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini mengatakan usulan dan masukan yang disampaikan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Saya kira itu usulan yang baik, dan tentunya kita harapkan masukan ini menjadi evaluasi kita. Supaya yang diharapkan teman-teman dari fraksi tadi bisa kita maksimalkan, dan kami dari eksekutif akan melakukan monitoring,” pungkasnya.
Penulis : Yulius Yartono
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan