Flashmob Serentak, PKS Kota Tasik Konsisten Wakili Rakyat Tolak Kenaikan BBM

Sabtu, 10 September 2022 - 18:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar flashmob  secara serentak di seluruh Indonesia sebuah bentuk protes terhadap kebijakan presiden yang tidak pro rakyat dengan menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Salah satunya Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS kota Tasikmalaya yang menggelar flashmob di simpang lima dengan ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), ketua Dewan Etik Daerah (DED) seluruh pengurus serta para kader kader PKS yang memang sejak awal sudah menolak dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu (10/9/2022).

Ketua DPD PKS kota Tasikmalaya Dede S.I.P menyampaikan enam alasan kenapa partainya menolak kenaikan BBM bersubsidi. Salah satunya disampaikan untuk pemerintahan kota Tasikmalaya.

“PKS meminta Walikota Tasikmalaya agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023, mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi tambah parah, selain terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM,” tegas Dede.

Selain itu, PKS menilai proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterakan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program program untuk kesejahteraan rakyat.

“Seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM serta penyederhanaan izin usaha,” pinta Dede.

Dirinya mewakili DPD PKS Kota Tasikmalaya meminta pemerintah pusat mengkaji ulang terhadap kenaikan harga BBM.

“Sangat perlu dikaji ulang, karena jelas ini sangat memberatkan masyarakat, pemerintah gagal tidak berhasil membuat kebijakan harga BBM yang terjangkau,” pungkasnya. (Lex)

Loading

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Putusan Mahkamah Konstitusi : Wartawan Tidak Bisa Dipidana Atas Karya Jurnalistik 
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor Ikuti Rakernas XVII APKASI Tahun 2026
Warga Sukalaksana Menjerit Soal Jalan Rusak Sejak 1982, Anggota DPRD Dapil 1 Malah Tak Hadir
Dugaan Korupsi Dana Desa 2025, Warga Pagar Bukit Desak APH Segera Bertindak
Perjelas Status Kawasan, BPKH XIX Pekanbaru Bahas Tata Batas Perhutanan Sosial Meranti
Siapkan 10.000 Hektar Lahan, Pemkab Pakpak Bharat Sambut Tim Ditjenbun Kementan RI
Tasikmalaya Zona Merah Korupsi: Masalahnya Sistemik, Bukan Sekadar Persepsi
Musrenbang Desa Kersamanah Fokuskan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Warga

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:57 WIB

Putusan Mahkamah Konstitusi : Wartawan Tidak Bisa Dipidana Atas Karya Jurnalistik 

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:48 WIB

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor Ikuti Rakernas XVII APKASI Tahun 2026

Selasa, 20 Januari 2026 - 21:22 WIB

Warga Sukalaksana Menjerit Soal Jalan Rusak Sejak 1982, Anggota DPRD Dapil 1 Malah Tak Hadir

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:48 WIB

Dugaan Korupsi Dana Desa 2025, Warga Pagar Bukit Desak APH Segera Bertindak

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:19 WIB

Perjelas Status Kawasan, BPKH XIX Pekanbaru Bahas Tata Batas Perhutanan Sosial Meranti

Berita Terbaru