Dugaan Pungli Guru di Tasikmalaya Kian Menguat, RPD Tantang Pemda Buka Fakta ke Publik

Selasa, 27 Januari 2026 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP — Aroma tak sedap kembali menyeruak dari sektor pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang membebani para guru kini tak lagi sebatas bisik-bisik.

Laporan yang masuk ke berbagai pihak menunjukkan pola yang dinilai berulang, sistematis, dan minim kejelasan hukum.

Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) menilai persoalan ini telah melampaui urusan administrasi internal.

Bagi mereka, dugaan pemotongan dan permintaan uang terhadap guru merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merusak fondasi dunia pendidikan.

Guru, yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan, justru diduga menjadi korban praktik yang tidak transparan.

Dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, RPD secara terbuka mempertanyakan peran oknum di lingkungan dinas yang diduga mengetahui, bahkan membiarkan praktik tersebut berlangsung.

RPD menegaskan, pungutan tanpa dasar hukum tidak bisa lagi ditoleransi, apalagi jika dibungkus dengan dalih kebiasaan atau kepentingan organisasi.

Sorotan tak hanya diarahkan ke dinas teknis. DPRD Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Komisi IV, ikut disorot tajam.

RPD mengingatkan, fungsi pengawasan legislatif tak boleh berhenti pada rapat-rapat formal. Ketika ada dugaan pelanggaran yang merugikan guru, sikap diam justru akan memunculkan kecurigaan publik.

Desakan juga ditujukan langsung kepada Bupati Tasikmalaya, CNY. RPD meminta kepala daerah turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pendidikan.

Menurut mereka, pembiaran sama artinya dengan pengkhianatan terhadap hak dan martabat guru.

Tak luput dari kritik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya ikut dipertanyakan perannya.

RPD meminta organisasi profesi tersebut memastikan bahwa setiap iuran, jika memang ada, dikelola secara terbuka dan akuntabel.

Dugaan adanya pungutan rutin hingga puluhan ribu rupiah per guru disebut harus dijelaskan secara rinci kepada publik.

Ketua Umum RPD, Dadan Jaenudin, menyampaikan ultimatum tegas. Ia memberi tenggat waktu satu pekan kepada Dinas Pendidikan untuk membuka layanan pengaduan khusus terkait dugaan pungli, lengkap dengan jaminan perlindungan bagi pelapor. Jika tidak, RPD menyatakan siap menempuh jalur aksi dan hukum.

Sementara itu, Dinas Pendidikan melalui Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Dudi Rohdinulhaq, menyatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan dan membuka akses pengaduan melalui berbagai kanal resmi.

Ia menegaskan bahwa urusan sertifikasi guru merupakan kewenangan pusat dan ditargetkan rampung pada 2026.

Namun bagi RPD, pernyataan administratif belum cukup menjawab substansi persoalan. Publik kini menanti langkah nyata, bukan sekadar janji.

Dugaan pungli ini telah menjadi ujian serius bagi integritas birokrasi pendidikan di Tasikmalaya apakah negara hadir melindungi guru, atau justru membiarkan mereka terus terbebani.

Loading

Penulis : SN

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai
Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba
LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya
140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar
Mediasi Kades Wuran, PT SGM Siap Buka Kembali Akses Jalan Kebun Karet Warga
KAMMI Tasikmalaya Desak Perwalkot Pencegahan Penyimpangan Seksual Terbit Januari 2027
HKN Ke-62 di Enrekang , Bupati Yusuf Ritangnga Buka Pesta Olahraga Nakes, RSUD Massenrenpulu Siap Rebut Juara Lari Karung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:10 WIB

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai

Sabtu, 21 November 2026 - 16:11 WIB

Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Sabtu, 21 November 2026 - 14:27 WIB

Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba

Sabtu, 21 November 2026 - 14:15 WIB

LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya

Sabtu, 21 November 2026 - 13:59 WIB

140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar

Berita Terbaru