Diduga Langgar Regulasi Perizinan Air Tanah dan RTH, Dua RSUD di Kota Tasikmalaya Diberi Tenggat 14 Hari

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP — Dua rumah sakit milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, RSUD Dr. Soekardjo dan RSUD Dewi Sartika, menjadi sorotan tajam terkait dugaan pelanggaran regulasi perizinan penggunaan air tanah serta pemenuhan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal tersebut mencuat dalam audiensi yang digelar bersama Aliansi Organisasi Peduli Lingkungan Hidup Tasikmalaya di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Selasa (28/07/2026).

Dalam forum tersebut, pihak manajemen dari kedua RSUD secara terbuka mengakui belum memiliki Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) serta belum memenuhi batas minimal ketersediaan RTH di area fasilitas pelayanan kesehatan mereka.

Ketua Aliansi Organisasi Peduli Lingkungan Hidup Tasikmalaya, Asep Devo, mengungkapkan bahwa RSUD Dr. Soekardjo saat ini mengoperasikan sedikitnya sembilan sumur bor dan sebelas sumur pantek yang seluruhnya belum mengantongi izin resmi dari otoritas terkait.

“Padahal, sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap kegiatan pengambilan air tanah wajib memiliki SIPA. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan publik milik pemerintah, RSUD semestinya menjadi teladan utama dalam kepatuhan hukum dan pengelolaan lingkungan, bukan justru mengabaikannya,” tegas Asep.

Senada, perwakilan aliansi lainnya, Erwin, menyebutkan bahwa hasil pertemuan tersebut menyepakati pemberian tenggat waktu selama 14 hari kerja bagi kedua pihak RSUD untuk segera menuntaskan berkas perizinan dan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Tenggat 14 hari kerja ini adalah bentuk itikad baik kami. Namun, jika hingga batas waktu tersebut tidak ada progres yang nyata, kami akan membawa persoalan ini ke DPRD Kota Tasikmalaya dan menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum,” ujar Erwin.

Dirinya menegaskan bahwa pengabaian izin pemanfaatan sumber daya air tanah serta kelalaian dalam penyediaan RTH berpotensi melanggar hukum di bidang pengelolaan sumber daya air, perlindungan lingkungan hidup, dan tata ruang.

Aliansi menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban perizinan dan penyediaan RTH bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pilar penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengoreksi tata kelola pemerintahan agar tetap good governance.

Pihaknya berharap Pemkot Tasikmalaya dan manajemen kedua RSUD segera bertindak cepat guna mencegah konsekuensi hukum yang lebih luas.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing
Puncak HKN ke-62, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB