Bupati Lampung Utara Pimpin Rakor Persiapan Kunker Gubernur dan Penanganan Isu Strategis Daerah

Sabtu, 24 Mei 2025 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Utara, MNP – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni, M.Si, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan kunjungan kerja (Kunker) Gubernur Lampung.

Dalam rakor ini juga membahas sejumlah isu strategis daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lampung Utara, Jumat (23/5/2025).

Rapat ini merupakan langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyambut kedatangan Gubernur Lampung yang dijadwalkan pada 2 Juni 2025.

Selain itu, sekaligus sebagai forum penting untuk membahas dua persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kerusakan infrastruktur jalan dan sengketa pertanahan.

Fokus Bahasan: Jalan Rusak dan Sengketa Lahan

Dalam arahannya, Bupati Hamartoni menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Forkopimda dan seluruh perangkat daerah guna menyukseskan kunjungan Gubernur sekaligus menyampaikan kondisi riil di lapangan.

“Kunjungan Bapak Gubernur merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara langsung,” ujar Bupati.

Isu pertama yang disorot adalah kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan batu bara yang melebihi kapasitas muatan (over tonase).

Bupati menyatakan bahwa hal ini bukan hanya berdampak pada kondisi infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat serta menghambat aktivitas ekonomi.

“Kita harus mencari solusi menyeluruh, mulai dari pengaturan lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran tonase, hingga mendorong kontribusi perusahaan tambang dalam perbaikan jalan,” tegasnya.

Isu kedua adalah sengketa lahan, terutama di kawasan Kimal, Kecamatan Kotabumi Utara, serta beberapa Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlaku namun belum ada kepastian hukum.

Menurut Bupati, persoalan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keresahan di tengah masyarakat.

“Saya minta agar semua pihak, termasuk BPN dan aparat penegak hukum, segera melakukan koordinasi intensif agar penyelesaian berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.

Arahan Strategis Bupati:

1. Seluruh OPD diminta menyiapkan data dan laporan capaian pembangunan untuk disampaikan kepada Gubernur.

2. Dinas Perhubungan bersama Satlantas diminta mengkaji ulang jalur angkutan berat, termasuk pembatasan waktu operasional atau penggunaan jalur alternatif.

3. Dinas PUPR diminta menyusun daftar prioritas perbaikan jalan dan mengusulkan program padat karya untuk melibatkan masyarakat.

4. Badan Kesbangpol dan Satpol PP diminta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan.

5. Seluruh camat diminta mengawal isu-isu strategis di wilayahnya dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi.

Para peserta rapat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan.

Dengan kerja sama lintas sektor yang solid, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis bahwa persoalan infrastruktur dan pertanahan dapat segera diatasi, serta kunjungan Gubernur dapat membawa dampak positif bagi daerah.

“Kita ingin Gubernur melihat secara langsung keseriusan kita dalam membangun daerah serta mendengar aspirasi masyarakat. Ini adalah momentum sinergi yang tidak boleh disia-siakan,” pungkas Bupati.

Seluruh hasil rapat akan dirangkum dalam laporan teknis sebagai bahan koordinasi resmi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda, antara lain: Kapolres Lampung Utara, AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si, Dandim 0412/Lampung Utara, Letkol Inf Hery Eko Prabowo (atau perwakilan), Kakimal Lampung, Letkol Marinir Herman Sobli, Kajari Lampung Utara, Hendra Syarbaini, S.H., M.H, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Yusrizal, S.T.

Hadir juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Ahmad Alamsyah, M.M, Kepala Badan Kesbangpol, Drs. Matsoleh, M.M, Kepala Dinas Kominfo, Gunaido Uthama, S.IP., M.H, Kepala BPKAD, Michael Saragih, Kasat Pol PP, Hairul Anwar dan Para kepala OPD terkait lainnya.

Loading

Penulis : Basir

Editor : Redi Setiawan

Sumber Berita : Diskominfo Lampung Utara

Berita Terkait

Tiba di Garut, 10 Korban Selamat Kapal Virgo 8 Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Sekjen Imipas Tinjau Peternakan Lapas Kelas IIA Kendal, Cek Langsung Hasil Telur
Rizal Bawazier Bawa Pesan Persatuan di Tengah Ribuan Jamaah Maulid Akbar Habib Idrus Al Bahr Pekalongan
Kualitas Udara Capai Tingkat Ekstrem, 118 Orang Warga Kecamatan Paku Terpapar ISPA
TPP ASN Dipangkas, Efisiensi atau Alarm Fiskal Pemkot Tasikmalaya?
Sulitnya Menjaga Warisan Leluhur, Nasib Perajin Payung Geulis Tasikmalaya Makin Terpinggirkan
Senyum Bahagia Warga Desa Karelayu, Terima Sertifikat PTSL dari Bupati Jeneponto 
Tanggapi Berita Paguyuban Online Bersatu, Maxim Indonesia Buka Suara Terkait Tarif dan Komisi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 19:23 WIB

Tiba di Garut, 10 Korban Selamat Kapal Virgo 8 Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Jumat, 18 September 2026 - 19:08 WIB

Sekjen Imipas Tinjau Peternakan Lapas Kelas IIA Kendal, Cek Langsung Hasil Telur

Jumat, 18 September 2026 - 19:03 WIB

Rizal Bawazier Bawa Pesan Persatuan di Tengah Ribuan Jamaah Maulid Akbar Habib Idrus Al Bahr Pekalongan

Jumat, 18 September 2026 - 18:34 WIB

Kualitas Udara Capai Tingkat Ekstrem, 118 Orang Warga Kecamatan Paku Terpapar ISPA

Jumat, 18 September 2026 - 14:37 WIB

TPP ASN Dipangkas, Efisiensi atau Alarm Fiskal Pemkot Tasikmalaya?

Berita Terbaru

Berita terbaru

TPP ASN Dipangkas, Efisiensi atau Alarm Fiskal Pemkot Tasikmalaya?

Jumat, 18 Sep 2026 - 14:37 WIB