TASIKMALAYA, MNP – Rencana penataan kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya mulai menemukan titik terang.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan penataan aset tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antarpemerintah daerah dengan mengedepankan kepentingan publik.
Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa keberadaan aset milik Pemkab Tasikmalaya di wilayah administratif Kota Tasikmalaya harus dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Cecep, kerja sama penataan kawasan tersebut sebenarnya telah memiliki landasan melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang disepakati pada momentum Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun 2025.
Ia menyebutkan, salah satu kebutuhan mendesak Kota Tasikmalaya saat ini adalah ketersediaan lahan parkir dan ruang publik, khususnya di kawasan pusat kota yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
Cecep menilai, membiarkan kawasan eks Setda terbengkalai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari menurunnya estetika lingkungan hingga kesemrawutan parkir dan lalu lintas.
“Semangatnya adalah kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial membutuhkan kantong parkir. Kabupaten mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai,” ujar Cecep, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Cecep menjelaskan bahwa komunikasi teknis antara kedua pemerintah daerah telah dilakukan.
Sekitar dua minggu sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan BPKPD Kota Tasikmalaya guna membahas pemetaan dan rencana pemanfaatan lahan.
Salah satu opsi yang terbuka adalah pemanfaatan aset melalui mekanisme pinjam pakai antarpemerintah daerah.
Dengan skema tersebut, Pemkot Tasikmalaya dapat menginventarisasi bagian lahan yang belum akan digunakan oleh Pemkab dalam jangka panjang untuk kepentingan fasilitas publik.
Namun demikian, Cecep menegaskan bahwa tidak seluruh aset dapat langsung dimanfaatkan. Bagian lahan yang telah direncanakan untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten tetap menjadi kewenangan Pemkab Tasikmalaya.
Di sisi lain, penataan kawasan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyetujui alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung kegiatan perapihan kawasan.
Langkah ini juga dikaitkan dengan upaya menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi pengelolaan aset daerah, termasuk koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Cecep turut menjelaskan bahwa surat pemberitahuan dari OPD teknis terkait merupakan bagian dari prosedur administratif sebelum kegiatan perapihan fisik dilaksanakan.
Meski demikian, rencana pemanfaatan aset tersebut tetap perlu dikawal secara transparan, terutama menyangkut kejelasan status kepemilikan, batas lahan, nilai aset, mekanisme pinjam pakai, hingga jangka waktu pemanfaatannya.
Pasalnya, aset pemerintah daerah merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Penataan eks Setda Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kota Tasikmalaya kini menjadi ujian penting bagi sinergi dua pemerintahan daerah.
Harapannya, aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penataan kawasan perkotaan sekaligus kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Soni
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan