Tasikmalaya, MNP – Persoalan potongan duit para guru PNS dan pensiunan di Bank Jabar Banten (bjb) cabang Kota Tasikmalaya terus menggelinding seperti bola panas.
Masing masing pihak antara Dinas Pendidikan dan Bank bjb saling tuding melempar tanggungjawab saat disoal oleh para debitur yang mayoritas dari para guru PNS.
Keterangan tercatat dalam print out, terlihat jelas ada istilah potongan Dinas dan TTP Bendahara yang kini menjadi polemik nasabah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, potongan tersebut dilakukan hampir satu bulan sekali dengan nominal variatif, untuk Potongan Dinas kurang lebih Rp. 7.500 dan TTP Bendahara Rp. 25.000.
Terkait kasus tersebut, perwakilan para guru PNS dan sebagian pensiunan didampingi oleh LBH Pendekar Galunggung Indonesia pada Jumat (13/09) sempat menggelar Audiensi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya.
Dalam audiensi tersebut, pihak BjB melalui perwakilannya Dody menyampaikan terkait dengan potongan Dinas tertuang dalam perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak Dinas atau lebih tepatnya dengan pihak Pemkot Tasikmalaya.
Namun, untuk pemotongan TTP Bendahara sendiri, Dody belum bisa menjelaskan peruntukannya, bahkan dirinya mengatakan, potongan tersebut sudah tertera dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan pihak Pemkot.
“Sedikit saya jelaskan dari komponen gaji, yang saya tahu komponennya itu potongan kredit, yang kedua di dinas juga ada potongan iuran Korpri,” kata dia.
“Seperti itulah, dinas menyampaikan ke BJB untuk bantu potong, nantinya kalau untuk Korpri kita kirim ke rekening Korpri,” jelas Dody saat audiensi di OJK.
Dody juga mengatakan, sebenarnya ini tertuang dalam kerjasama PKS antara BJB Red dengan dinas, bahkan dengan Pemkot, secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
“Terkait dengan potongan yang diperuntukkan bendahara, saya sendiri tidak biasa menjelaskan, itu harus di tanyakan ke Dinas Pendidikan,” bebernya.
Menanggapi itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nanang Suhara menyebut, terkait pemotongan tersebut, dirinya sudah menanyakan kepada para stafnya, dan tidak ada yang merasa melakukan hal (pemotongan, -red).
Bahkan, Nanang Suhara mengaku sudah menelepon ke Pak Anet dan Dody dari pihak bjb, tapi tidak mengangkat.
“Saya mau menanyakan masalah pemotongan ini karena jangan sampai nyerang ke dinas, sedangkan dinas sendiri tidak tahu, jadi supaya benang merahnya ketahuan, saya akan komunikasi lagi ke pihak bjb,” pungkasnya, Rabu (18/09/2024).
![]()
Penulis : Alex/Yudi
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan